Malutpost.id, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, melontarkan kritik tajam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Menurut Surya, keputusan tersebut bukan hanya menyimpang dari semangat demokrasi, tetapi juga mencederai hak kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara ini.
Gambar Istimewa : viva.co.id
Dalam keterangan pers yang dirilis pada Minggu, 6 Juli 2025, Surya Paloh menyebut bahwa langkah MK tersebut merupakan bentuk keteledoran serius. Ia bahkan menyebut keputusan itu sebagai “pencurian terhadap kedaulatan rakyat”, suatu istilah yang jarang ia gunakan dalam konteks ketatanegaraan.
“Sudah jelas, MK teledor dan melakukan pencurian terhadap kedaulatan rakyat,” tegas Surya dengan nada kecewa.
Surya mempertanyakan motif di balik putusan MK tersebut. Ia mengungkapkan kebingungan mengapa lembaga tinggi negara yang seharusnya menjaga konstitusi, justru menghasilkan keputusan yang dinilai menyesatkan dan tidak mencerminkan aspirasi publik.
“Kita juga bingung, mengapa MK yang diisi oleh orang-orang hebat, pemikir-pemikir hebat, bisa sampai pada putusan seperti itu. Kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah ada pengaruh dari luar?” ujarnya retoris.
NasDem Tegas Tolak Putusan MK
Partai NasDem secara resmi menyatakan penolakannya terhadap keputusan MK tersebut. Surya menilai bahwa keputusan tersebut mengabaikan prinsip dasar demokrasi, yakni bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia menilai keputusan itu patut dipertanyakan secara terbuka, bahkan perlu ada langkah-langkah transparan untuk mengungkap proses di baliknya.
Dalam pernyataannya, Surya menekankan bahwa penting bagi seluruh elemen bangsa untuk menjaga kemurnian konstitusi. Menurutnya, jika keputusan MK yang dianggap menyesatkan ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap lembaga hukum akan terus terkikis.
“NasDem berani menyatakan, MK amat sangat salah. Kita bahkan meminta agar MK dipanggil dan ditanya: mengapa putusan itu dibuat? Apakah ada titipan untuk bermain-main dalam keputusan ini? Kita tidak tahu, namun rakyat berhak mendapatkan kejelasan,” ungkapnya.
Pertaruhan Demokrasi di Ujung Tanduk
Kritik keras dari tokoh sekaliber Surya Paloh tentu bukan tanpa alasan. Pemisahan jadwal antara pemilu nasional dan daerah bisa berdampak besar pada partisipasi politik masyarakat, konsolidasi demokrasi, serta efisiensi anggaran negara. Jika pemisahan ini tetap dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan melibatkan partisipasi publik secara luas, maka potensi kekacauan administratif dan politik di masa depan bisa jadi tak terhindarkan.
Langkah Mahkamah Konstitusi kali ini pun seolah mengabaikan arus besar opini publik yang mendambakan pemilu yang sederhana, terintegrasi, dan adil. Putusan yang menimbulkan kontroversi ini dinilai dapat memperburuk polarisasi di tengah masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian dalam proses politik menjelang pemilu 2029.
Surya Paloh dengan tegas menyuarakan keberatannya terhadap putusan MK yang dinilainya telah keluar dari rel konstitusional dan melukai hak kedaulatan rakyat. Melalui sikap kritis Partai NasDem, perdebatan soal pemisahan pemilu kembali mencuat dan menjadi isu nasional yang penting. Dalam demokrasi yang sehat, putusan lembaga hukum harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat. Maka dari itu, transparansi dan partisipasi publik menjadi kunci agar proses politik tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga legitim di mata rakyat. Kini, semua mata tertuju pada MK, menunggu jawaban dari lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan konstitusional di negeri ini.
