Malutpost.id, Tiga bulan telah berlalu sejak bencana banjir dan tanah longsor dahsyat melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada 25 November 2025. Namun, dampak dari musibah tersebut masih menyisakan persoalan serius, terutama terkait aksesibilitas. Hingga kini, delapan desa di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah dilaporkan masih sulit dijangkau, khususnya bagi kendaraan roda empat.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sumut, Basarin Yunus Tanjung, menjelaskan bahwa kendala akses ini tersebar di beberapa lokasi. Di Tapanuli Utara, desa-desa yang terdampak meliputi Rura Julu Toruan di Kecamatan Sipaholon, serta Desa Pertengahan, Desa Huta Tua, dan Desa Huta Julu Parbalik di Kecamatan Parmonangan. Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, akses terbatas dialami oleh Desa Saur Manggita, Desa Sait Kalangan Dua, Desa Sigiring-giring, dan Desa Sibio-bio yang berada di Kecamatan Tukka dan Sibabangun.
Basarin menegaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut tidak sepenuhnya terisolasi. Masyarakat masih dapat melintas menggunakan sepeda motor atau berjalan kaki. Namun, kendaraan roda empat belum bisa masuk karena kondisi jembatan dan badan jalan yang belum pulih sepenuhnya. "Wilayah dengan akses terbatas tersebut bukan terisolir. Wilayah itu masih dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan berjalan kaki. Namun, untuk kendaraan roda empat belum bisa," ujar Basarin kepada malutpost.id pada Kamis (26/2).
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah berupaya keras membangun 10 unit jembatan rampo di titik-titik terdampak. Dari jumlah tersebut, delapan jembatan telah rampung, sementara dua lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Selain pembangunan jembatan, petugas juga aktif melakukan pembersihan dan penggalian material longsor yang menimbun badan jalan desa.
Namun, upaya perbaikan ini tidak luput dari tantangan. Banjir susulan yang terjadi pada 11 dan 16 Februari lalu menyebabkan satu jembatan rampo yang sudah berdiri mengalami pergeseran dan kerusakan. "Tapi karena terjadi peristiwa banjir kembali pada tanggal 11 dan 16 Februari yang lalu maka ada satu jembatan yang kembali bergeser dan mengalami kerusakan tapi akan kita perbaiki kembali," terang Basarin.
Basarin berharap proses perbaikan dapat tuntas pada Maret mendatang, dengan catatan kondisi cuaca mendukung. "Kalau cuaca mendukung ini bisa progresnya selesai pada bulan Maret nanti, kita harapkan cuaca mendukung," katanya. Jembatan rampo yang dibangun menggunakan konstruksi besi dengan plat penahan di sisi kiri dan kanan, kemudian bagian atasnya ditimbun tanah agar dapat dilintasi kendaraan. Material disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut, sementara peralatan dan dukungan teknis berasal dari TNI.
Mengingat ancaman banjir berulang, Pemerintah Provinsi Sumut juga melakukan operasi modifikasi cuaca pada 18-21 Februari di dua titik, yakni Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak lanjutan dengan mencegah penyebaran curah hujan agar tidak terkonsentrasi di satu titik. "Kita harapkan dengan operasi modifikasi cuaca ini untuk beberapa hari ke depan tidak terjadi lagi hujan di Tapteng," imbuh Basarin.
Secara keseluruhan, bencana banjir dan longsor yang terjadi telah berdampak pada 479.047 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 1.803.725 jiwa. Hingga saat ini, sebanyak 909 KK atau 3.506 jiwa masih menempati tenda pengungsian. Data korban menunjukkan 376 jiwa meninggal dunia, 4 jiwa luka-luka, dan 40 jiwa masih dinyatakan hilang.
