Berbicara usai menghadiri Konferensi Pendidikan Indonesia 2026 di Yogyakarta, Ribka Haluk menyatakan keprihatinannya. "Saya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar almarhum kapten pilot serta keluarga besar maskapai AMA yang saat ini tengah berduka atas peristiwa penembakan pilot di Kabupaten Yahukimo," ujarnya, seperti dikutip dari Malutpost.id.

Ribka menegaskan bahwa insiden ini bukan hanya merenggut nyawa seorang pilot yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan, tetapi juga berpotensi besar mengganggu layanan penerbangan perintis. Layanan ini merupakan akses vital bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil Papua yang sulit dijangkau.

Menurutnya, terganggunya penerbangan perintis akan berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan roda perekonomian. "Tidak ada cara lain untuk membangun Papua selain menghadirkan pelayanan bagi masyarakat di daerah-daerah pinggiran. Karena itu, setiap tindakan harus mempertimbangkan hajat hidup orang banyak," tegas Ribka. Ia menambahkan, jangan sampai masyarakat, terutama anak-anak Papua yang tinggal di daerah-daerah terpencil, justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri secara khusus meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Pemerintah Kabupaten Yahukimo, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta aparat keamanan untuk segera mengusut tuntas insiden ini. Ribka juga mendesak aparat keamanan untuk segera melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang bertanggung jawab atas serangan brutal tersebut.

Ribka mengapresiasi peran maskapai PT AMA dan maskapai penerbangan perintis lainnya yang telah berjasa melayani masyarakat di daerah-daerah sulit dijangkau. Di tengah tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan situasi keamanan yang kerap tidak kondusif, para pilot tetap berdedikasi demi memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar. "Kalau pesawat-pesawat perintis yang melayani masyarakat di daerah paling terpencil ini sudah tidak ada lagi, siapa yang akan datang melayani mereka?" tanyanya retoris, menyoroti pentingnya peran penerbangan perintis.

Berdasarkan laporan yang diterima, pesawat Caravan PK-RCY milik PT AMA sedang melaksanakan penerbangan perintis dari Bandara Wamena menuju Lapter Balinggama pada Kamis pagi. Sesaat setelah mendarat, pesawat diduga diserang oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebelum akhirnya dibakar. Akibat serangan brutal tersebut, pilot Nicholas F. Goselin dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Mengakhiri pernyataannya, Ribka mengajak seluruh masyarakat mendoakan almarhum pilot. Ia juga berharap agar pelayanan penerbangan perintis di Tanah Papua dapat terus berjalan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil. "Kita mendoakan semoga almarhum kapten pilot mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Semoga pelayanan maskapai AMA terus diberkati Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah paling terpencil di Tanah Papua," pungkas Ribka, penuh harap.

Jenderal Sigit menjelaskan, penganugerahan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan institusi Polri terhadap dedikasi serta keberanian Aipda Yudhie. Almarhum gugur saat bertugas melawan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Katingan Tengah, Katingan, Kalimantan Tengah. "Institusi memberikan penghormatan terbaik bagi Almarhum dan memberikan kenaikan pangkat luar biasa," ujar Kapolri kepada wartawan, Jumat (3/7).

Selain itu, Kapolri juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga besar almarhum Aipda Yudhie. "Mewakili institusi, saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya terhadap anggota yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya dan juga seluruh keluarga besar Almarhum," ucapnya penuh haru.

Brigjen Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, sebelumnya telah menjelaskan detail insiden yang menewaskan Aipda Yudhie. Peristiwa tragis itu bermula pada Rabu (1/7) malam, ketika Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei.

Menurut Brigjen Eko, penyelidikan awal mengarahkan tim kepada seorang target operasi (TO) berinisial BIO, yang diketahui merupakan residivis dalam kasus narkotika. Untuk meringkusnya, sebanyak 12 personel kepolisian diterjunkan dalam operasi tersebut.

Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi dua kelompok: satu tim bertugas melakukan penindakan langsung di rumah target, sementara tim lainnya bersiaga di lokasi berbeda sebagai unsur pendukung. "Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun, situasi mendadak berubah menjadi mencekam ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan sengit menggunakan senjata tajam berupa parang," tutur Eko.

Situasi semakin memanas dan tidak terkendali. Massa yang terus bertambah melakukan penyerangan agresif menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan.

Akibat situasi yang kian tak terkendali, para personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan. Sejumlah anggota bahkan terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. "Dalam insiden tragis tersebut, Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia dengan luka akibat senjata tajam. Sementara Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri Ramadhana masih dalam pencarian oleh tim gabungan," jelasnya, mengakhiri laporan kronologi.

Pusat gempa teridentifikasi berada pada koordinat 1.93 Lintang Utara dan 127.39 Bujur Timur, atau sekitar 58 kilometer di arah Barat Daya Pulau Doi, Maluku Utara. Hiposenter gempa tercatat pada kedalaman 100 kilometer.

Guncangan akibat gempa ini dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah. Laporan BMKG menyebutkan bahwa intensitas guncangan mencapai skala III-IV MMI di Halmahera Utara. Pada tingkat ini, getaran dapat dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah, bahkan beberapa di luar, berpotensi menyebabkan gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, serta dinding berbunyi.

Selain Halmahera Utara, guncangan dengan skala intensitas III MMI turut dirasakan oleh masyarakat di Ternate, Tidore, Sanana, dan Morotai. Sementara itu, warga di Kota Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango melaporkan merasakan guncangan pada skala II-III MMI.

Meski demikian, BMKG secara tegas menyatakan bahwa gempa bumi ini tidak memiliki potensi untuk memicu tsunami.

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa karakteristik gempa ini tergolong sebagai gempa bumi menengah. Fenomena ini, menurut Wijayanto, diakibatkan oleh aktivitas deformasi batuan yang terjadi di dalam lempeng Laut Maluku. "Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi ini memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust fault)," terang Wijayanto dalam keterangan tertulis yang diterima Malutpost.id.

Dalam agenda persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan yang menuduh Dokter Tifa telah melakukan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Dakwaan ini berpusat pada pernyataan Tifa mengenai keaslian ijazah S-1 Presiden Jokowi. JPU menegaskan bahwa tuduhan Dokter Tifa tidak berdasar, mengingat Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi telah mengonfirmasi status Jokowi sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM yang sah, sesuai dengan catatan akademik. Namun, Dokter Tifa disebut tetap menyebarkan tuduhan ijazah palsu melalui berbagai platform, termasuk media sosial dan acara bincang-bincang.

JPU juga memaparkan riwayat akademik Presiden Jokowi di UGM, menyebutkan bahwa ia terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan sejak 28 Juli 1980. Jokowi berhasil menyelesaikan seluruh beban akademik sebanyak 160 SKS sesuai kurikulum 1982, dan UGM kemudian menerbitkan Ijazah Sarjana Kehutanan Nomor: 1120 pada 5 November 1985 atas namanya. Akibat tuduhan ijazah palsu dari Dokter Tifa, Presiden Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil.

"Kerugian tersebut mencakup tercemarnya nama baik secara personal, perasaan dihina dan direndahkan secara mendalam," terang jaksa. Lebih lanjut, JPU menambahkan bahwa tuduhan ini memicu pihak lain untuk ikut menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia ke-7.

Atas perbuatannya, Dokter Tifa didakwa dengan pasal berlapis, termasuk dakwaan primair Pasal 434 ayat 1 juncto 441 ayat 1 juncto 126 ayat 1 KUHP, serta dakwaan subsidair Pasal 433 ayat 1 juncto 441 ayat 1 juncto 126 ayat 1 KUHP. Selain itu, ia juga dijerat dengan dakwaan kedua primair Pasal 434 ayat 1 KUHP dan subsidair Pasal 310 ayat 1 KUHP, atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.

Setelah pembacaan dakwaan oleh JPU, Majelis Hakim sempat menawarkan opsi restorative justice atau upaya perdamaian, mengingat beberapa pasal dakwaan memiliki ancaman pidana di bawah lima tahun. Namun, setelah berdiskusi dengan tim advokatnya, Dokter Tifa dengan tegas menolak tawaran perdamaian tersebut.

"Berdasarkan konsultasi dengan para advokat saya, pertama saya tidak akan melakukan restorative justice," ujar Dokter Tifa. "Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain," tambahnya, menegaskan sikapnya untuk melanjutkan perjuangan hukum. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis (9/7) pekan depan.

Selepas persidangan, Dokter Tifa kembali melontarkan tantangan kepada Presiden Jokowi. Ia mendesak agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, tidak hanya di ruang sidang tetapi juga kepada publik. Menurutnya, kehadiran Jokowi di persidangan dan pembuktian keaslian ijazah S-1 adalah kunci untuk membantah tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik yang dialamatkan kepadanya.

Menanggapi hal tersebut, Yakup Hasibuan, kuasa hukum Presiden Jokowi, menyatakan bahwa kliennya siap untuk hadir dalam persidangan. "Kami baru saja bertemu langsung dengan Pak Jokowi, dan beliau menegaskan kesiapannya untuk hadir," ujar Yakup setelah sidang dakwaan.

Yakup menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berencana memanfaatkan forum persidangan ini sebagai kesempatan untuk secara langsung menunjukkan ijazahnya. "Selama ini, Pak Jokowi kerap diserang dengan berbagai narasi di berbagai forum. Kini, kami memiliki kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum terhormat ini, dan Pak Jokowi sangat menghormati serta menantikan momen tersebut," jelas Yakup.

Yakup menambahkan bahwa penyidik sebelumnya telah menyita ijazah SMA dan S-1 Jokowi. Namun, Presiden Jokowi siap untuk membawa serta seluruh ijazahnya, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga S-1 UGM, untuk diperlihatkan di persidangan. "Penuntut umum akan menghadirkan ijazah yang sudah disita, dan Pak Jokowi akan menunjukkan semuanya. Bahkan, ijazah SD dan SMP-nya pun akan dibawa agar tidak ada lagi keraguan atau pihak yang mempermasalahkan," pungkasnya.

Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, dalam keterangannya di Gresik pada Kamis (2/7), menjelaskan bahwa temuan ini merupakan hasil informasi intelijen yang akurat. "Kuncup bunga cannabinoid ini dipersiapkan sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan ekstrak THC, yang selanjutnya akan diubah menjadi cairan isi ulang atau cartridge rokok elektrik," ujar Suyudi.

Suyudi menambahkan, produk cairan vape berbahaya ini ditargetkan untuk diedarkan di kalangan generasi muda, mengikuti tren dan gaya hidup mereka. "Ini adalah tantangan baru yang harus kita hadapi bersama, ketika narkotika berupaya menyusup melalui gaya hidup, teknologi, dan tren konsumsi generasi muda kita," tegasnya.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Aswin Sipayung, turut menjelaskan detail prosesnya. Menurut Aswin, kuncup bunga cannabinoid ini akan diekstrak lalu dimasukkan ke dalam cartridge vape. "Ini akan diproduksi menjadi liquid yang akan dimasukkan ke cartridge vape untuk digunakan oleh para pengguna vape. Ini adalah modus baru, di mana bahan baku mentah akan diekstrak, kemudian dimasukkan ke cartridge dan digunakan pada rokok elektrik," paparnya.

Tingginya kandungan THC dalam barang bukti menjadi alasan utama mengapa pengungkapan ini sangat krusial. Aswin menekankan, "Temuan ini sangat penting karena ganja dengan kandungan THC yang sangat tinggi ini disiapkan sebagai bahan baku cairan isi ulang rokok elektrik. Ini adalah ancaman dan gaya baru yang secara khusus menargetkan generasi muda kita."

Aswin juga memastikan bahwa jaringan ini merupakan sindikat baru yang berbeda dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah diungkap BNN. "Ini adalah jaringan baru. Jika sebelumnya kami mengungkap jenis kimia etomidate, kali ini adalah jaringan baru yang berpotensi menjadi bahan baku pembuatan narkotika dari ganja, yang nantinya akan diekstrak menjadi isi cartridge rokok elektrik," jelasnya.

Beruntung, seluruh 3,37 ton kuncup ganja ini belum sempat diproses menjadi cairan vape karena keburu diamankan petugas. "Ini adalah upaya pencegahan. Jika ini lolos, maka akan banyak korban yang menggunakan cairan liquid yang berasal dari cannabinoid ini," kata Aswin.

Meskipun demikian, Aswin mengakui bahwa cairan vape berbahan cannabinoid sejenis sebenarnya sudah pernah beredar dan diungkap BNN sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya akan mendalami apakah barang semacam ini sudah terhubung dengan toko-toko vape. "Untuk sampai ke retail masih dalam proses penyelidikan," ujarnya.

Dalam kasus ini, BNN telah mengamankan 12 orang terduga pelaku, termasuk satu warga negara asing (WNA) yang berperan sebagai pemilik gudang di Gresik. "Hingga saat ini tim telah mengamankan dan memeriksa 12 orang terduga pelaku di berbagai wilayah, termasuk satu WNA selaku pemilik gudang," ungkap Aswin.

Selain itu, BNN juga masih memburu dua WNA lain yang diduga menjadi pengendali utama jaringan ini dari luar negeri. "Kami juga telah memburu dua orang warga negara asing yang teridentifikasi sebagai pengendali utama jaringan ini di luar negeri. Saya tegaskan pengejaran tidak akan berhenti. Kami akan mengejar pengendali yang sekarang berada di luar negeri sampai ketemu dan kita bawa ke Indonesia," tegas Aswin.

Pengungkapan dan penyitaan 3,37 ton kuncup ganja asal Thailand ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Selain itu, tindakan ini juga mencegah potensi kerugian ekonomi hingga mencapai Rp 4.585.104.000.000.

Korban M, yang tampak lemah dan harus dituntun menggunakan kursi roda, terlihat mengalami luka bakar serius di sekujur tangan dan kakinya usai menjalani pemeriksaan awal hingga pukul 19.00 WIB. Laporan tersebut resmi terdaftar dengan nomor LP/B/295/VII/2026/SPKT/Bareskrim Polri.

Raden Reza, kuasa hukum dari Tim Hotman 911, menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan laporan polisi terkait beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. "Kami telah membuat satu laporan polisi atas beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," ujarnya kepada awak media di Bareskrim Polri.

Reza menjelaskan, M telah menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim, menjawab sekitar 20 pertanyaan seputar kronologi kejadian. Setelah itu, korban segera dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani visum et repertum sebagai bukti medis.

Kasus tragis ini, menurut Reza, berawal sejak tahun 2023 di Jawa Tengah. Selama periode tersebut, korban diduga kuat mengalami serangkaian kekerasan fisik dan psikis yang berkepanjangan. "Singkatnya, korban dikenalkan dengan oknum ini, dan dari awal sudah dipaksa mengonsumsi narkotika jenis sabu," beber Reza.

Tak hanya itu, M juga dilaporkan dianiaya, disekap, diancam, serta menjadi korban tindakan asusila dan penyimpangan seksual. Ia bahkan dipaksa oleh pelaku untuk meracik narkoba jenis sabu.

Puncak kekejaman terjadi pada September 2025, ketika korban diduga disiram cairan yang diyakini sebagai air keras, mengakibatkan luka bakar parah. "Yang terakhir dan paling parah itu di tahun 2025 bulan September," terang Reza.

Ironisnya, pelaku sempat membawa M ke rumah sakit, namun kemudian meninggalkannya begitu saja tanpa bertanggung jawab. Pelaku juga diduga berupaya menutupi kejahatannya dengan memberikan keterangan palsu, mengklaim luka korban disebabkan oleh ledakan tabung gas.

Saat ini, korban telah diamankan di rumah aman oleh Tim Hotman 911, dan nomor teleponnya telah diganti untuk mencegah intimidasi lebih lanjut. Reza mengungkapkan, M tidak berani melapor selama ini karena tekanan psikologis berat dan ancaman penyebaran rekaman CCTV bermuatan asusila oleh pelaku.

Menderita luka bakar serius hingga 47 persen di tubuh bagian kiri, korban kini dalam perlindungan. Raden Reza memastikan terduga pelaku adalah anggota Polri aktif yang bertugas di wilayah Pulau Jawa, dan pihaknya mengapresiasi informasi bahwa pelaku dilaporkan telah diamankan.

Malutpost.id telah berupaya menghubungi Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko untuk meminta konfirmasi terkait laporan ini, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) KLH, Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa pemantauan intensif dilakukan menggunakan dua unit mobil stasiun pemantauan kualitas udara yang ditempatkan strategis di sekitar area kebakaran. "Hasil pemantauan kami menunjukkan kondisi udara di sini sangat tidak sehat," tegas Rasio saat meninjau TPA Jatiwaringin pada Kamis (2/7).

Data dari pemantauan tersebut sangat mengkhawatirkan. Konsentrasi partikel halus (PM2.5) tercatat mencapai angka 1.000, jauh melampaui baku mutu udara yang seharusnya hanya 55. Sementara itu, kadar PM10 juga melonjak hingga 750, sekitar sepuluh kali lipat di atas ambang batas baku mutu yang ditetapkan sebesar 75.

Tidak hanya partikel debu, KLH juga mendeteksi adanya peningkatan kandungan nitrogen oksida (NOx) dan sulfur oksida (SOx). Zat-zat berbahaya ini diduga kuat muncul akibat pembakaran timbunan sampah, termasuk material plastik yang turut terbakar. "Pembakaran plastik tentu saja berdampak serius bagi kesehatan," imbuh Rasio.

Rasio menyoroti bahwa pencemaran udara akibat insiden di TPA Jatiwaringin ini jauh lebih berbahaya dibandingkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini karena material yang terbakar tidak hanya biomassa, melainkan juga tumpukan sampah yang menghasilkan gas metana serta berbagai zat kimia berbahaya lainnya, termasuk plastik. "Dampak kualitas udaranya lebih kompleks karena melibatkan biomassa, gas metana, dan berbagai jenis plastik," jelasnya.

Mengingat kondisi ini, KLH mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi kebakaran untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga sangat dianjurkan guna mengurangi risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). "Kami sampaikan kepada masyarakat di sekitar sini agar senantiasa menggunakan alat pelindung diri, termasuk masker, agar dampak kesehatan dapat diminimalisir," pungkasnya.

Kebakaran di TPA Jatiwaringin sendiri telah berlangsung sejak Selasa (30/6). Hingga Kamis (2/7), upaya pemadaman masih terus diintensifkan, baik melalui jalur darat oleh petugas pemadam kebakaran maupun dari udara menggunakan helikopter water bombing.

Dengan mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", pembukaan Rakernas ditandai dengan penabuhan Gordang Sambilan oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto, didampingi Rico Waas, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam. Rico Waas berharap, seluruh diskusi dan pembahasan dalam forum ini dapat melahirkan langkah-langkah konkret untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membangun infrastruktur yang mumpuni, serta menjawab berbagai tantangan kompleks perkotaan.

Menegaskan kembali harapannya, Rico Waas secara lugas menyatakan, "Jangan sampai forum ini hanya berhenti di atas kertas. Komitmen yang dibangun harus menjadi aksi nyata yang dirasakan masyarakat." Senada dengan Rico, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menyampaikan dukungannya. Ia mendorong agar Rakernas ini tidak hanya menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah provinsi, guna memperkuat sinergi pembangunan di seluruh daerah.

Rico Waas juga mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas APEKSI kali ini, yang akan berlangsung dari tanggal 28 Juni hingga 4 Juli. Berbagai agenda menarik telah disiapkan, meliputi Youth City Changers, forum tematik, Ladies Program, hingga pameran inovasi dalam Indonesia City Expo.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Rico turut memperkenalkan inovasi unggulan Kota Medan, yakni sistem digitalisasi pajak restoran bernama QRESTO. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, Bank Indonesia, dan Bank Sumut. Dengan QRESTO, pembayaran pajak restoran dapat langsung masuk secara otomatis ke Rekening Kas Umum Daerah, yang secara signifikan meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah.

Dari sudut pandang pemerintah pusat, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyoroti berbagai tantangan besar yang dihadapi para kepala daerah saat ini. Mulai dari dinamika global yang kompleks, implementasi kebijakan nasional, tuntutan pemenuhan janji politik, hingga pesatnya perkembangan media sosial. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya bagi pemerintah kota untuk terus berinovasi dalam meningkatkan PAD, mencari skema pembiayaan alternatif, serta memperkuat "city branding" masing-masing daerah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Rakernas ini merupakan platform krusial untuk memperkuat kolaborasi antar kota. Ia menekankan bahwa semangat utama APEKSI adalah saling berbagi inovasi dan pengalaman, memastikan tidak ada satu pun kota yang tertinggal dalam menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan pembangunan di masa depan.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (1/7), menjelaskan bahwa lelang jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dibuka pada April 2025. Saat itu, terdapat dua kandidat kuat: Fahdiansyah, yang menjabat Asisten I sekaligus Plt Sekda, dan Zulkarnain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR).

Menurut Taufik, Bupati Suhardiman Amby secara terang-terangan mensyaratkan kepemilikan mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada para calon yang mengikuti seleksi jabatan Sekda. Dari semua kandidat, hanya Zulkarnain yang menyanggupi permintaan tersebut. Alhasil, ia pun terpilih sebagai Sekda Kuansing untuk periode jabatan 2025.

"Untuk memenuhi permintaan tersebut, Zulkarnain kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S seharga Rp2,05 miliar di sebuah showroom di Jabodetabek," ungkap Taufik. Pembelian dilakukan secara kredit atau "mencicil" sebesar Rp46,5 juta per bulan dengan tenor lima tahun. Karena kondisi finansialnya tidak memungkinkan untuk mengajukan kredit sebesar itu, Zulkarnain menggunakan identitas Ardiles, Direktur PT Mitra Ideal Consultant, untuk memuluskan proses pengajuan kredit.

Praktik serupa terindikasi bukan kali pertama dilakukan Zulkarnain. Sebelumnya, pada tahun 2021, ia diduga juga menyerahkan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Plt Bupati (Suhardiman Amby) saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing. Pembelian mobil tersebut juga dilakukan secara kredit, dengan bantuan dari Ardiles.

KPK menduga Ardiles turut membantu Zulkarnain agar dirinya bisa terus memenangkan paket-paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing. Sebagai balas jasa, Ardiles kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar. Selain itu, Ardiles kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta.

Taufik juga mengungkapkan bahwa Suhardiman Amby dan Zulkarnain sempat mengetahui pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 29 Juni 2026, sehingga keduanya sempat melarikan diri. Pihak Suhardiman bahkan berupaya menyamarkan jejak barang bukti mobil dengan mendatangi dealer atau showroom. "Pihak showroom didatangi untuk menghilangkan jejak-jejak keberadaan mobil, karena sebenarnya mobil itu kan sudah dibeli dari tahun 2025 ya, tadi dicicil," jelas Taufik, sebagaimana dikutip malutpost.id.

Saat ini, Suhardiman Amby, Zulkarnain, dan Ardiles telah ditahan KPK untuk 20 hari pertama. Selain dugaan suap terkait jabatan, Zulkarnain juga menghadapi penyelidikan terkait dugaan penerimaan lain dalam pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). KPK akan mendalami lebih lanjut hal tersebut, termasuk dugaan aliran uang ke pihak-pihak di Kementerian Kehutanan RI.

Atas perbuatannya, Suhardiman Amby selaku pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Dalam operasi senyap itu, KPK menetapkan tiga tersangka yang kini telah ditahan. Mereka adalah Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Amby (SA); Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain (ZKN); serta seorang pihak swasta bernama Ardiles (ARD) yang menjabat Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7) malam, menyampaikan keprihatinannya. "Kuansing dikenal luas sebagai negeri asal Pacu Jalur yang melambangkan semangat gotong royong dan etos kerja kolektif masyarakat. Oleh karena itu, ketika korupsi kembali terjadi di Kuansing, yang tercoreng bukan hanya integritas para penyelenggara negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi kebanggaan Kuansing," ujar Budi.

Budi menambahkan, penindakan kali ini juga menjadi indikator serius dari instrumen pencegahan korupsi yang diterapkan KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi dalam Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Ia menyoroti bahwa nilai MCSP Kabupaten Kuansing pada tahun 2025 masih berada pada kategori berisiko tinggi, dengan skor 63,84 poin. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 8,13 poin dari tahun 2024, terutama pada area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang hanya memperoleh skor di bawah 50, yaitu 45.

Di sisi lain, Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Kuansing juga belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Nilai SPI hanya meningkat tipis dari 63,12 pada tahun 2024 menjadi 63,58 pada tahun 2025. Kondisi ini, menurut Budi, menjadi pengingat penting akan perlunya penguatan integritas dan sistem pencegahan korupsi secara konsisten agar praktik korupsi tidak terulang. Apalagi, dugaan tindak pidana korupsi di Kuansing ini berkaitan dengan proyek-proyek strategis daerah yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas.

Secara geografis, Budi menjelaskan, sekitar 50 persen kawasan Kuansing merupakan lahan perkebunan, dengan 65 hingga 70 persen di antaranya adalah perkebunan kelapa sawit. Potensi hasilnya mencapai 2,2 ton kelapa sawit per bulan, atau setara dengan sekitar Rp2,7 miliar. Namun, ironisnya, sekitar 38 hingga 45 persen jalan di wilayah Kuansing masih dalam kondisi buruk, sebagian besar akibat tonase truk logistik kelapa sawit dan batu bara yang melintas.

Berdasarkan catatan KPK, setidaknya sudah ada tujuh kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Riau. Khusus di Kuansing, peristiwa ini menandai penangkapan kepala daerah kedua kalinya. Sebelumnya, pada tahun 2021, Bupati Kuansing periode 2021-2026, Andi Putra, juga diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU). Kasus-kasus berulang ini menjadi cerminan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi di daerah tersebut masih membutuhkan perhatian serius.