TPP RSUD CB Diusulkan Rp 37 M


TERNATE – Jeritan hati 745 pegawai RSUD Chasan Boesoirie akhirnya didengarkan para pemangku kebijakan. Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk pegawai RSUD bakal diusulkan sekitar Rp 37 miliar per tahun. Tapi para pegawai harus bersabar sebab usulan ini paling cepat diakomodir dalam APBD Perubahan tahun ini.

Kepastian usulan TPP ini didapat usai rapat Direktur RSUD CB dr. Syamsul Bahri,Sp.OG(K) dengan Panitia Khusus Penanganan Covid-19 DPRD Provinsi (Deprov) Malut dan Kepala Dinas Kesehatan Malut dr. Idhar Sidi Umar, Kamis (2/4). Tak hanya ASN, TPP juga diberikan untuk pegawai non-ASN. "Hari ini (kemarin, red) kita sudah bicarakan peraturan untuk pembayaran TPP-nya. Hari Selasa (pekan depan) nanti Dewan Pengawas atau PPK BLUD RSUD CB bersama direksi akan rapat finalisasi terkait TPP itu," ungkap Syamsul Bahri usai rapat.

Menurut Syamsul, anggaran TPP yang diusulkan Rp 37 miliar. Rinciannya, Rp 28 miliar untuk pegawai ASN, dan Rp 9 miliar untuk non-ASN. Anggaran tersebut di luar untuk para cleaning service. "Anggaran untuk satu tahun. Kalau yang kita hitung secara kasar, untuk non-ASN itu sekitar Rp 9 miliar, sedangkan ASN itu sekitar Rp 28 miliar. Secara total itu Rp 37 miliar. Jumlah tenaga medis di RSUD CB 745 orang," jabarnya.

Syamsul memastikan, pembayaran TPP tersebut bersumber dari Pemerintah Provinsi. Dia mengaku sudah mengusulkan anggaran TPP sebelumnya namun Pemprov beranggapan sebagai BLUD RSUD CB harus menanggulangi sendiri TPP-nya. “Yang pasti daerah lah yang membayar," kata dia.

Syamsul menambahkan, TPP tak ada hubungannya dengan status RSUD CB sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pasalnya, status BLUD berkaitan dengan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. “Pemahaman tentang BLUD kan sebagian menganggap bahwa kalau sudah BLUD sudah tidak diberi biaya lagi. Dianggap mandiri. Padahal TPP tidak ada hubungannya dengan BLUD. Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit maupun Undang-Undang Praktik Dokter, jelas bahwa setiap tenaga yang memberikan pelayanan itu berhak mendapatkan jasa pelayanan. Jadi jasa pelayanan itu yang berkaitan dengan kinerja itu lah yang dibayar," jelasnya.

Setelah RSUD CB ditingkatkan statusnya jadi BLUD, sambung Syamsul, praktis sumber anggaran menjadi dua yakni dari pendapatan dan subsidi pemerintah. "Artinya, uang dari APBD masuk sebagai subsidi. Subsidi itulah ditambah dengan pendapatan yang nantinya dibayar untuk dua komponen yakni jasa medis dan TPP-nya," tandasnya.

Belum Kompak
Sementara itu, dalam rapat kemarin Ketua Pansus Penanganan Covid-19 Deprov Ishak Naser menilai Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Malut belum kompak bergerak. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam bentuk penyemprotan disinfektan, pengawasan mobilitas penumpang di bandara dan sosialisasi physical distancing belum ada kekompakan. "Misalnya polisi yang gemar sosialisasi terkait social distancing atau physical distancing itu atas dasar inisiatif mereka sendiri. Begitu juga dengan pengawasan di bandara. Yang kita lihat di lapangan, khususnya di Kota Ternate, itu lebih banyak mereka dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)," ungkapnya.

Kadis Kesehatan dr. Idhar Sidi Umar membenarkan hal tersebut. "Memang kami juga merasakan bahwa koordinasi belum berjalan baik. Pintu masuk masih longgar," akunya.

Idhar menjelaskan, Gugus Tugas hanya bersifat koordinasi, namun yang eksis di lapangan adalah tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pembagian tugas. "Tugas dan fungsi kita hanya koordinasi dan membantu mereka jika ada hal-hal yang kurang dalam peralatan yang dibutuhkan. Kota dan kabupaten berfungsi untuk melaksanakan pengawasan bersama KKP," ucapnya. "Tentang kelonggaran yang dilihat, itu merupakan tugas dan fungsi kabupaten/kota. Tapi kita akan koordinasi ulang dengan kabupaten kota terkait pengawasan untuk lebih memperketat," ujar Idhar.

Idhar juga mengaku telah mendistribusikan alat pelindung diri (APD) ke enam rumah sakit regional yang ditugaskan menangani pasien Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Jumlah APD yang diberikan bervariasi. "Dari enam rumah sakit hanya Sanana yang belum dikasih karena belum ada transportasi. Ada rumah sakit yang dapat APD 50 dan ada yang 100. Tergantung pada jumlah tenaga medis yang ada di rumah sakit," tuturnya.

APD yang disumbangkan Kementerian Kesehatan sampai saat ini sudah berjumlah 130 buah. "Pertama dikasih itu 30, kemudian ditambah 100, dan dibagi untuk RSUD CB 50 dan untuk Provinsi 50 APD," tukas Idhar.(cr-01/kai)