Halbar Gratis Iuran PDAM, Morotai Bagi-bagi Sembako


JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat mengambil kebijakan menggratiskan pembayaran iuran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan untuk warga yang tak punya penghasilan tetap seperti petani, buruh, nelayan dan sopir.

Bupati Halbar Danny Missy mengaku telah menginstruksikan kebijakan tersebut pada pihak PDAM. Menurut Danny, kebijakan ini diambil untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pasca adanya imbauan untuk berdiam diri di rumah tentunya warga akan kesulitan mencari penghasilan. “Saat ini perputaran ekonomi tidak lagi stabil, sementara beban hidup setiap hari terus meningkat. Sehingga untuk mengurangi beban masyarakat maka iuran PDAM digratiskan untuk tiga bulan ke depan sambil menunggu perkembangan penanganan Covid-19,” tutur Danny Kamis (2/4) kemarin.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, pembebasan iuran PDAM berlaku sejak April hingga Juni. Kebijakan ini hanya diperuntukkan bagi warga yang tak punya penghasilan tetap. Sedangkan yang berpenghasilan tetap masih membayar seperti biasa. ”Untuk teknisnya iuran gratis bagi pelanggan PDAM, nanti disusun oleh PDAM,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan yang meringankan beban hidup warga, Danny berharap warga Halbar tetap berada di rumah. Dengan begitu mata rantai penyebaran Covid-19 bisa diputus. ”Saat ini seluruh dunia berupaya menangani penyebaran corona virus, bahkan di Indonesia sudah banyak yang positif sehingga kita tetap waspada dan mengikuti anjuran pemerintah agar di Halbar tidak ada yang positif Covid-19,” ujarnya.

Bagi Bantuan
Tak hanya Halbar yang punya kebijakan populis. Di Kabupaten Pulau Morotai, Bupati Benny Laos bersama jajarannya membagikan bahan pokok untuk membantu warga selama masa sulit ini. Pembagian bantuan disalurkan dalam tiga tahap. Setidaknya ada 14.700 rumah yang kebagian bantuan.

Tahap pertama dilakukan sejak 20-30 Maret lalu. Pada tahap ini, warga Morotai mendapat 5 kilogram beras tiap rumah, 2 balok sabun, dan vitamin. Khusus warga lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita mendapat tambahan susu dan telur untuk pemenuhan gizi. “Bantuan ini yang dapat semua warga, termasuk ASN. Tapi pejabat tidak dapat, (seperti) kepala dinas, kepala bidang, sekda. Anggota TNI dan Polri juga dapat, tapi perwiranya tidak. Kades dan perangkat desa juga dapat,” ungkap Benny.

Penyaluran tahap kedua dilakukan 15-24 April nanti dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Pada tahap dua ini masing-masing rumah akan mendapatkan 10 kg beras, 1 kg gula pasir, vitamin, susu, dan telur. Sedangkan bantuan tahap tiga disalurkan H-7 Idul Fitri. Pada tahap tersebut, bantuan regulernya berupa 10 kg beras, 1 kg gula pasir, vitamin, susu, dan telur. Selain itu, untuk warga muslim diberi tambahan 1 kg gula pasir, 1 kg terigu, 1 kg mentega, dan 1 botol sirup.

Benny bahkan turun langsung ke lapangan untuk mengawal pembagian bantuan tersebut. Warga yang masih berkerumun langsung dibubarkan. “Anggap saja kita semua ini sudah punya penyakit. Jadi harus jaga jarak supaya tidak menularkan pada yang lain. Setiap ada warga baru datang ke Morotai harus dikarantina. Jika lolos dari pemeriksaan di pelabuhan, tolong laporkan ya,” pesan Benny pada warga yang ditemuinya. “Kalau ada gejala sakit sedikit saja, segera telepon Puskesmas agar ada petugas turun periksa. Kalau sakit, minta obat di rumah sakit, gratis. Yang tidak mampu jalan (ke rumah sakit), telepon petugas nanti dijemput,” sambungnya.

Ia juga menegaskan perangkat desa yang melakukan pembagian agar menyalurkan bantuan sesuai ketentuan. “Jangan sampai ada yang sunat bantuan satu-dua kilo. Saya langsung proses hukum,” tegas Benny.

Sementara itu, anggaran penanganan Covid-19 dan dampaknya di Morotai diploting sebesar Rp 38.974.450.500 yang berasal dari  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah (DID).(din/kai)