Jalan Goal-Ibu Lanjut, Irigasi Wayamli Kandas

Saifuddin Djuba

SOFIFI – Empat paket proyek pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku Utara terpaksa dihentikan proses tendernya oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Malut. Penghentian proyek sudah sempat jalan itu, sebagai bentuk tindaklanjut Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Nomor S-247/MK/07/2020 tentang Penghentian Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2020 tertanggal 27 Maret 2020. Keempat proyek tersebut dua melekat di PUPR dan dua lainnya di DKP.

Nilai pengerjaan keempat paket proyek secara kumulatif mencapai Rp 16,99 miliar. Rinciannya, Rp 8 miliar untuk pembangunan saluran sekunder dan bangunan talang irigasi di Wayamli, Halmahera Timur dan pengawasan pembangunan saluran sekunder irigasi senilai Rp 240 juta yang melekat pada PUPR.

Sedangkan dua proyek DKP yakni pembuatan jalan kompleks trotoar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bacan senilai Rp 1,7 miliar dan pembangunan lanjutan dermaga PPP Tobelo senilai Rp 7 miliar. "Jadi total yang dihentikan itu sekitar Rp 16 miliar lebih. Ada empat paket pekerjaan. Itu yang sudah jalan kemudian kita dihentikan," ungkap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Saifuddin Djuba kepada Malut Post, Jumat (3/4).

Selain PUPR dan DKP, ada pula proyek Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata dan Dinas Kehutanan yang sebagian proyek kegiatannya bersumber dari DAK juga tidak ditender. "Yang tidak jalan sama sekali itu di Dinas Pertanian DAK-nya. Karena sampai saat ini belum ajukan dokumennya. Perkim tidak ada DAK. Pariwisata juga kita batalkan karena dokumennya sampai saat ini tidak diserahkan. Kehutanan juga," jelas Saifuddin.

Sementara enam proyek PUPR lain tetap jalan, sebab sudah sampai tahap penekenan kontrak. Total nilai enam proyek ini sebesar Rp 78,8 miliar. Keenam proyek tersebut yakni peningkatan kapasitas struktur jalan Galela-Kedi senilai Rp 14,9 miliar, peningkatan kapasitas struktur jalan Togoreba Tua-Tolabit Rp 29,8 miliar, pembangunan jembatan ruas Saketa dan Dehepodo senilai Rp 23,4 miliar, peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Goal-Ibu senilai Rp 8,8 miliar, supervisi konstruksi jalan dan jembatan senilai 1,1 miliar, dan supervisi konstruksi jalan senilai Rp 800 juta. "Ini sudah jalan dan tidak bisa dibatalkan. Mungkin sudah ada perikatan kontrak," tandas Saifuddin.

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mewajibkan seluruh kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik dialihkan anggarannya untuk penanganan dampak Covid-19. Kecuali DAK Fisik bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan bidang pendidikan untuk subbidang bangunan perpustakaan sekolah dan olahraga tetap ikut dialihkan(cr-01/kai).