Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

ASGHAR Saleh - NURLAELA Syarif - HERMAN Oesman

Hampir sebulan, WAG (WhatsApp Group) penuh dengan kabar Covid-19. Termasuk WAG yang semula fokus pariwisata Malut berubah icon menjadi Malut Lawan Corona. Ada informasi, ada debat, ada pula baku sedu untuk meredakan ketegangan. Tetapi ruang diskusi online itu minim solusi. Kalau pun ada pemikiran solutif selalu saja “terputus” oleh video atau gambar promosi. Menyiasati kondisi itu, MP berinisiatif membuat WAG baru. Anggotanya terbatas. Admin hanya 1 orang sekaligus moderator. Namanya SaveMalut. Mungkin nanti akan berubah. Yang penting kita mulai dahulu membahas permasalahan dan memberi solusi. Karena itu, rubrik di koran ini bernama INI SOLUSI...! Berikut intisari diskusi virtual yang dirangkum Ismit Alkatiri:

---------------------------------------------------------

MALUT sudah “mengoleksi” 2 pasien positif Covid-19. Ada beberapa PDP. Juga ratusan ODP dan OTG. Daftar ini semakin bertambah setiap hari. Selama ada penerbangan dan pelayaran, jumlahnya akan terus meningkat. Kalau yang disebut OTG dan ODP merujuk pada mereka yang datang dari luar daerah maka jumlahnya ribuan. Jadi siapa pun yang datang dari luar patut dicatat sebagai OTG dan ODP. Nyatanya, daftar OTG dan ODP tidak sebanding dengan jumlah penerbangan dan pelayaran selama beberapa minggu terakhir.
Yang menjadi persoalan bukan pembatasan arus manusia melainkan bagaimana upaya memutuskan rantai penyebaran virus yang “dibonceng” orang-orang yang baru datang dari daerah terjangkit. Kewajiban karantina mandiri belum menjamin akibat sistem pengawasan terhadap OTG dan OPD belum sepenuhnya ketat. Masih banyak orang yang datang tidak tercatat. Sementara ujung tombak pengawasan arus manusia, yakni kelurahan dan RT tidak memperoleh data dari otoritas yang terkait dengan kedatangan orang tersebut. Bagaimana solusinya?

Asghar Saleh, Direktur LSM Rorano menyatakan, dalam situasi darurat dimana kita diserang wabah, maka ujung tombak kesehatan masyarakat itu adalah pencegahan. “Siapa yang mencegah? Ya, masyarakat. Syaratnya adalah kerja bersama dan sukarela. Apa syarat kerja bersama dan sukarela dalam situasi darurat? Masyarakat harus percaya pada otoritas (Pemda, Gugus Tugas dll), percaya pada ilmu pengetahuan. Bahwa  coronavirus menyebar dari manusia ke manusia dan belum ada obatnya, tidak ada riset tentang wabah. Dan terakhir, percaya pada media. Media harus berperan lebih dari sekedar memberitakan fakta,” tuturnya.

Dalam konteks Ternate dan Maluku Utara, kata Asghar, apakah semua orang percaya otoritas? “Orang masih dalam ketakutan. Secara psikologi jadi suka marah, panik sana sini, cenderung menyalahkan, selalu mengeluh dan percaya hoaks. Ditambah kinerja Pemda belum maksimal. Akibatnya adalah respons masyarakat terhadap perintah otoritas sangat minim. Padahal masyarakatlah yang jadi ujung tombak pencegahan. Dilarang keluar rumah tetap keluar,  dilarang berkerumun tetap berkerumun,” katanya menggambarkan fakta.

Di sisi lain, katanya, belum ada riset yang mendalam dan dipublikasikan ke masyarakat bagaimana potensi dan pola penyebaran wabah ini. “Kita di Ternate saat ini punya dua tugas, mencegah yang masuk dan mencari local transmitter. Tapi basisnya adalah data. Berapa jumlah orang masuk? Kita belum dapat data pasti. Padahal ini sangat menentukan pola epidemi. Di mana zona yang terbesar pendatang? Bagaimana potensinya? Kapan outbreak-nya? Jika sudah diketahui baru kita bikin manajemen kasus untuk mengantisipasi potensi itu,” tandasnya.

Dia mengatakan, virus tidak menyebar, tetapi kita yang menyebarkan virus. “Jika kita tidak bertemu dalam periode yang kita hitung berdasarkan waktu orang masuk ke Malut maka virusnya tidak akan menyebar. Kapan periode tidak bertemu alias karantina 14 hari itu? Apakah ada analisa data? Tidak bisa kita melarang perpanjang waktu libur anak sekolah dan PNS tanpa riset kapan ada ledakan kasus! Butuh riset dan analisa data, biar kita tidak salah. Dan ini sungguh penting. Kalau ini dilakukan maka publik akan percaya, publik tidak akan percaya hoaks dan secara perlahan akan bergerak untuk membantu. Di Ternate, publik bergerak tapi sektoral. Dan semua masih bertanya kapan ini mulai dan  berakhir,” tambahnya.

Menurut dia, media masih terjebak pada situasi normal. Liputan menunggu data otoritas. “Tak ada berita yang jadi komparasi. Judulnya juga masih menakutkan. Selama Maret ini. Saya belum sekalipun melihat media memberi ruang untuk kampus terutama orang-orang kesehatan bicara. Ada ahli epidemilogi, ahli kesehatan masyarakat, ketua organisasi profesi. Mereka ini yang harus bicara,” tuturnya.

Media perlu menulis sisi lain tentang wabah yang mesti diketahui publik. “Ada 12 reaktif rapid test yang mesti di-PCR kenapa dan dilakukan? Media yang punya kemampuan untuk menerobos batas-batas birokrasi dan ketertutupan informasi lalu memberitakannya. Untuk kita semua, mulailah menulis dan membagikan hal-hal baik yang dikerjakan petugas kesehatan, orang kampung, anak-anak muda, siapa saja biar kita semua yakin bahwa kita mampu menghadapi wabah ini,” tukasnya.

Sementara itu, Sosiolog UMMU Dr Herman Oesman dalam diskusi virtual itu menjelaskan, permasalahan utama pencegahan COVID-19 sebagaimana telah ditetapkan dalam protokol yang disepakati secara global,  adalah melakukan pembatasan fisik (physical distancing), juga pembatasan lain sesuai kebutuhan wilayah, serta protokol kesehatan lainnya. “Inilah langkah strategi sederhana yang membutuhkan disiplin baru bagi tiap warga untuk tidak membuka ruang lebar bagi penyebaran COVID-19. Jadi,  kita bertanggungjawab atas diri sendiri dan melindungi yang lain,” kata Heroes, sapaan akrabnya.

Untuk Kota Ternate,  kata dia, akses informasi baik melalui media konvensional maupun media online,  memungkinkan memberi pembelajaran yang sangat penting untuk melakukan restriksi (pembatasan) dalam interaksi secara terbuka di antara sesama warga.  “Namun kenyataannya, kerap ruang publik kota masih ramai,  pasar  dan  jalanan,  warga seolah tak hirau dengan bahaya yang mengancam. Karena itu,  dibutuhkan, selain kesadaran kita semua,  juga ketegasan pihak terkait untuk memastikan bahwa persebaran ini harus dihentikan, dan itu tanggung jawab semua orang. Olehnya itu, kondisi ini memerlukan pendisiplinan dan pembiasaan (habitualisasi) dari warga masyarakat untuk menjaga jarak fisik, serta adanya role model dari kalangan pejabat. Ini dapat ditegakkan bila sanksi yang diberikan jelas dan tegas,” tambahnya.

Pandemi wabah Covid-19, kata dia, secara langsung telah melahirkan tatanan sosial baru bagi warga masyarakat dunia. “Dan bagi Pemerintah Kota Ternate lebih dimungkinkan untuk membangun kesadaran warga,  terutama pada level RT/RW  dalam upaya memutus rantai persebaran virus terhadap yang lain. Banyak kekayaan lokal kita yang dapat menjadi medium membangun kesadaran dan kemandirian warga. Untuk itu,  diperlukan adanya intervensi sosial dalam mengantisipasi kondisi disfungsi sosial yang sementara terjadi dengan memberikan pelayanan, baik sosial,  fisik,  dan psikososial,  pelayanan ketrampilan hidup sehat,  layanan pendampingan dan edukasi dengan menggunakan bahasa lokal yang mudah dipahami,” tuturnya. 

Selain itu,  perlunya sanksi bagi warga yang melakukan tindakan yang dirasakan dapat memanen kegaduhan atau membahayakan bagi warga lain. ”Karena itu, di antara kita harus menjadi cermin bagi yang lain.  Karena sementara ini,  protokol yang dikeluarkan pemerintah secara nasional menjadi panduan wajib," tambahnya.

Di sisi lain, Nurlaela Syarif, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate menyatakan, pihaknya mendorong yang namanya program kampung atau Kelurahan Siaga Covid-19. “Program ini melibatkan pihak kelurahan, RT, RW dan elemen di tingkatan kelurahan agar bisa turut mengawasi melakukan aksi yang membangun partisipasi masyarakat mulai dari pemberlakuan physical distancing (menjaga jarak), bangun kesadaran jaga kebersihan, kesehatan, sesuai anjuran pemerintah. Kampung Siaga Covid-19 ini juga bisa mengawasi alur masuk penduduk yang mungkin dari daerah pendemi atau tertular,” tandasnya seraya menambahkan bahwa pihaknya mendorong mempercepat pencairan dana DPK untuk bisa mendukung program pencegahan, serta bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Soal kebijakan anggaran, menurut Nela, sapaan akrab doktor komunikasi publik itu mengatakan, sejak awal dana DTT (dana tidak terduga) sudah masuk dalam APBD 2020 senilai Rp 4 miliar. “Tapi menyiasati fase tanggal darurat yang juga masih panjang ini rasionalisasi juga kami ikhtiarkan sesuai mekanisme aturan perundangan, mengeser alokasi 41 OPD termasuk sekretariat DPRD untuk post perjalanan dinas sebesar Rp 5,5 Miliar. Skema alokasi ini untuk mensiasati berbagai kebutuhan tetapi juga kami ikhtiarkan karena dalam usulan skema ini, Pemkot Ternate melalui Tim TAPD dalam rapat dengan Tim Banggar DPRD belum secara rinci, terencana bagaimana peruntukan anggaran tersebut,” tuturnya.

Kata dia, Tim TAPD Pemkot dalam skema usulan pergeseran belum memberikan data dan apa saja rincian strategi pengunaan anggaran peruntukannya untuk apa (RAK) Khusus Penanganan Covid-19. “Maka dari itu DPRD dari masing-masing komisi melakukan tugas dan fungsinya mengawasi, memberi masukan dan mendorong agar percepatan alokasi anggaran yang tepat sasaran,” pungkasnya.(*)