Kemis Malut Dapat Rp 600 Ribu

Ilustrasi Bantuan Langsung Tuna (BLT)

TERNATE – Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin (Kemis) yang terdampak wabah Virus Corona (Covid-19). BLT yang bersumber dari Dana Desa (DD) tersebut akan diberikan selama tiga bulan, mulai April ini. Masing-masing  Kepala Keluarga (KK) memperoleh besaran BLT setiap bulannya senilai Rp 600 ribu. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut, Samsuddin A Kadir usai rapat bersama Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskanadr, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD yang dilakukan melalui video konfrens di Kantor Perwakilan Pemprov Malut, Kamis (9/4) lalu.

    Total besaran BLT tiap desa nilainya bervariasi. Disesuaikan dengan jumlah KK pada tiap desanya. “ Bervariasi, karena ada desa besar dan desa kecil yang pasti tiap KK menerima BLT Rp 600 ribu per bulan. Saya berharap dapat secepatnya disalurkan ke warga,” harapnya.

    Proses penyaluran BLT, didasarkan pada APBDes yang disampaikan pemerintah desa ke pemerintah kabupaten untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat. Penyaluran ke masyarakat akan dilakukan langsung aparat desa. Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat mendorong produktivitas masyarakat di desa dalam tiga bulan ke depan. “ Kebijakan ini cukup membantu masyarakat di desa karena produktivitas mereka tidak akan menurun dan masalah-masalah di desa dapat teratasi,” tandasnya.

    Mantan Kepala Bappeda Malut ini bilang, yang menjadi masalah krusial saat ini adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan akibat wabah Covid-19. Secara nasional ada sekitar 1.000.400 orang. Pekerja yang dirumahkan ini, ada yang tidak menerima gaji, ada yang hanya menerima setengah gaji saja. “ Kami tentu berharap, bagi pengusaha di daerah yang merumahkan karyawan, untuk sebisanya tetap memberikan hak-hak karyawan. Bagi karyawan masih produktif diharapkan pihak perusahan dapat memanggil mereka untuk kembali bekerja bila kondisi mulai normal,” imbaunya.

    Dalam rapat itu, mereka juga membahas terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejauh ini, dari langkah-langkah yang diambil, Malut sebenarnya telah menjalankan sebagian dari kebijakan itu. “ Meliburkan sekolah, merumahkan pekerja. Itu bagian dari PSBB,” terangnya.

    Pemprov Malut, kata Samsudin, berencana akan mengusulkan PSBB, hanya saja ada beberapa hal yang harus dikaji terlebih dahulu. Salah satunya, terkait kesiapan pangan, karena bila PSBB dilakukan maka pemerintah berkewajiban menyiapkan kebutuhan pokok warga yang terdampak. “ Pembatasan wilayah harus kita tingkatkan, karena itu sebelum mengusulkan ke pusat kami akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota,” pungkasnya.


Pemprov Dinilai Gagap

    Meski telah melakukan berbagai upaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dinilai gagal menangani dan mencegah penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di Malut. Pemprov lebih dominan ke rapat ketimbang membuat kebijakan-kebijakan real yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penilaian tersebut datang dari Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Covid -19 Dewan Provinsi (Deprov) Malut. Kepada Malut Post, kemarin (10/4) Sekretaris Pansus Iskandar Idrus bilang, Pemprov lambat memaknai dan menindaklanjuti sejumlah regulasi, dan kebijakan serta instruksi Pemerintah Pusat terkait penanganan Covid-19, baik dari aspek medis maupun dampak secara sosial dan ekonomi.

“Daerah sudah diberi keleluasaan untuk menggunakan APBD dengan melakukan pergeseran kegiatan jika alokasi anggaran Dana Tak Terduga (DTT) dianggap tak cukup. Selain itu, secara politik DPRD juga telah memberikan signal kuat kepada eksekutif untuk melakukan relokasi secara sepihak tanpa melibatkan DPRD  terhadap kegiatan perjalanan dinas serta kegiatan lain yang dianggap belum terlalu prioritas. Namun lambat tindaklanjut,” tukasnya.

Anggota Komisi III Deprov Malut ini juga menilai, belum ada program real dari Pemprov untuk penangan Covid-19. " Yang ada baru penanganan pasien di RSUD Chasan Boesoirie dan pengadaan APD serta menyewa hotel Sahid Bela sebesar 2,5 miliar untuk karantina pasien dan inap tenaga medis. Pemprov sejauh ini lebih banyak rapat-rapat. Padahal dari sisi anggaran, misalnya di DTT sebesar 15 miliar dan rencana relokasi sebesar 148 miliar mestinya ada kegiatan real. Ini yang sangat disayangkan," ungkapnya.

Mestinya, kata dia, Pemprov harus berkoordinasi dengan Pemda kabupaten/kota  agar fokus pada penangan dan pencegahan serta dampak sosial ekonomi dari covid-19. Karena itu, yang perlu dilakukan Pemprov, yakni memperketat pengawasan terhadap orang dari luar Malut, khususnya dari daerah zona merah pandemi  agar dilakukan karantina selama 14 hari. "Untuk hal ini baiknya pihak eksekutif menyerahkan ke TNI, POLRI, pihak karantina serta lembaga-lembaga lain  yang juga masuk dalam tim Gugus Tugas Covid-19, dengan mem-buck up,” sebutnya.

Politikus Partai Amanat Nasional ini juga meminta agar kesiapan peralatan medis serta obat-obatan, terutama kesediaan ADP serta insentif untuk tenaga medis tertangani dengan baik. "Selain itu, untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi, Pemrov harus memastikan ketersediaan stok sembako agar tidak mengalami kelangkaan. Apalagi  sudah ada edaran untuk relokasi penggunaan dana desa guna membeli sembako untuk dibagikan kepada masyarakat," jelasnya.

Dia juga meminta Pemprov meminimalisir rapat bersama SKPD di Hotel Sahid Bella. Sebab, lokasi tersebut disewa untuk diprioritaskan untuk para medis dan pasien. "Mestinya segera berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota dan jika mereka kekurangan anggaran maka segera diberikan bantuan keuangan. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat  adalah pemda kabupaten/kota,” pungkasnya.

Desakan berbeda juga datang Ketua Deprov Malut Kuntu Daud terkait percepatan realisasi tunjangan kinerja (Tukin) para medis. "Dari Fraksi PDIP mendorong itu. Tapi dengan catatan mereka (para tenaga medis) harus kerja sesuai jadwal. Jangan jadwal jam 8 pagi tapi datang jam 9," ujar Kuntu, kemarin (10/4).

Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh sejumlah paramedis di RSUD Chasan Boesoirie beberapa hari lalu yang sempat melumpuhkan pelayanan kesehatan, kata dia, meresahkan masyarakat. “Masyarakat yang berobat atau punya kebutuhan di rumah sakit jadi terhambat. Karena itu, kita dari Fraksi PDIP mendorong itu. Selain disiplin,  paramedis juga harus menandatangani pakta integritas. Jangan hanya tuntut Tukin tapi tidak disiplin," tegas politikus PDI Perjuangan. (cr-01/jfr/rul)