Baru ‘Dibebaskan’ Yasonna, Napi Malut Langsung Berulah

TERCIDUK LAGI: Abdul Rahman Saleh alias Aman (kiri) saat diamankan tim Resmob Polres Ternate. (ISTIMEWA)

Ternate, malutpost.id – Salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ternate yang mendapatkan pembebasan asimilasi Kementerian Hukum dan HAM terpaksa ditangkap kembali. Pasalnya, napi bernama Abdul Rahman Saleh alias Aman (26) itu berulah lagi hanya beberapa hari setelah dibebaskan. Fenomena seperti ini terjadi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia.

Penangkapan Abdul Rahman dilakukan tim Reserse Mobile (Resmob) Polres Ternate, Minggu (12/4), di Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate Tengah, sekira pukul 06.00 WIT. Napi tersebut diamankan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) di Kelurahan Tanah Tinggi pada 5 April 2020 pekan kemarin. “Pelaku merupakan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate yang mendapatkan asimilasi pada 2 April yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Seharusnya bebas murni pada 26 Juli 2021,” ungkap Kasat Reskrim Polres Ternate AKP Riki Arinanda kepada malutpost.id.

Riki mengisahkan, penangkapan tersebut bermula saat tim Resmob mendapatkan informasi bahwa pelaku ada di sekitar area kuburan Islam Kelurahan Makassar Barat. Selanjutnya, tim menuju ke lokasi.

Ketika dihampiri, pelaku sedang bermain ponsel di pinggir jalan. Tak menunggu lama, tim Resmob langsung melakukan penangkapan. Dalam upaya penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri dari petugas. “Namun tim akhirnya bisa mengamankan pelaku,” tutur Riki.

Dalam penangkapan itu, tim juga mengamankan barang bukti berupa satu unit ponsel Oppo A3S warna merah yang tidak lain adalah hasil curian. “Ia ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara,” tandas Riki.

Kepala Lapas Ternate Maman yang dikonfirmasi terpisah menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti proses hukum napi tersebut. “Kalau nama tersebut benar ada dalam database kami, biar yang bersangkutan diproses hukum. Nanti kami di sini memproses tindaklanjut sanksinya sesuai mekanisme yang ada pada kami. Jadi nantinya selain yang bersangkutan menjalani hukuman karena tindak pidana barunya juga ditambah dengan sisa hukuman perkara yang lama,” paparnya. "Kalau tidak ada perkara lain dan berkelakukan baik (dia bebas) tanggal 6 Juli 2020. Karena ada pelanggaran hukum baru, maka hak integrasinya akan proses dicabut," tambah Maman.

Selain di Ternate, fenomena napi yang baru bebas karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan langsung melakukan tindak kriminal juga terjadi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, serta Blitar dan Surabaya, Jawa Timur.

Fenomena ini mendapat sorotan Ketua Peradi Kota Ternate Muhammad Konoras. Konoras menilai, kebijakan Kemenkumham dalam upaya mengantisipasi overcapacity di Rutan dan Lapas dengan mengeluarkan para napi narkoba dan pidana umum adalah sebuah kebijakan yang justru semakin memperburuk sistem hukum di negara ini. Di samping itu menciptakan masalah hukum baru. “Apakah mereka ini harus ditahan kembali atau tetap dibebaskan?” kata Konoras mempertanyakan.

Semestinya, lanjut Konoras, patut dipahami oleh Menkumham bahwa apabila mengeluarkan kebijakan maka tidak sekadar mempertimbangkan dari satu aspek semata. Ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan. Konoras bilang, doktrin ilmu hukum menegaskan sebuah kebijakan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru yang justru merusak tatanan hukum itu sendiri. “Yang lebih aneh terkait dengan darurat virus corona ini adalah di satu sisi ada ancaman bahwa ketika UU Kesehatan ditetapkan maka siapa yang melanggar akan dipidana penjara. Eh Menteri Yasonna malah menciptakan logika terbalik dengan membebaskan orang dari penjara gara-gara corona,” tandasnya.(aby)