Belanja Modal Pemprov Dipangkas 50 Persen

Samsuddin A Kadir

Ternate, malutpost.id – Pemerintah Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti keputusan Pemerintah Pusat tentang realokasi APBD 2020. Tindak lanjut dilakukan dengan menggelar rapat membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan di Kantor Perwakilan Pemprov di Ternate, Selasa (14/4), yang dipimpin langsung Gubernur Abdul Gani Kasuba. “Diharapkan (realokasi) dilakukan baik di belanja barang dan jasa sebesar 20 persen dan belanja modal sebesar 50 persen," ungkap Sekretaris Provinsi Samsuddin A Kadir usai rapat.

 

Kebijakan Pempus tersebut membuat sebagian kegiatan Pemprov tertunda. “Sebelumnya (realokasi) baru belanja barang dan jasa dan perjalanan dinas. Sebelumnya saya sampaikan di-suspend sampai tahun depan, itu artinya dana termasuk belanja modal berkurang 50 persen. Tapi (waktu itu) belum ada edaran, sekarang sudah ada. Jadi kita sampaikan SKPD untuk lakukan itu, dan diharapkan semua SKPD lakukan yang sama. Karena itu berlaku untuk semua," tutur Samsuddin.

 

Mantan Kepala Bappeda Malut ini menuturkan, rapat realokasi diputuskan dari SKPD masing-masing didorong ke belanja tak terduga senilai Rp 148 M. selain itu dilakukan penyesuaian kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan Covid-19. “Nanti di masing-masing SKPD melakukan fokus perubahan misalnya Dinas Sosial misalnya kegiatan sosialisasi diubah menjadi pembagian sembako, lalu Dinas Ketenagakerjaan misalnya kegiatan studi banding bisa fokus diubah, begitu pun Pemda juga lakukan bagaimana pembimbingan meskipun dengan menjalankan protokol kesehatan. Untuk itu focusing-focusing itu yang nanti kita hitung dan laporkan," pungkas Samsuddin.(mg-05)