Rorano Desak KM Dorolonda Ditetapkan Jadi Kluster Baru Nasional

Perkembangan Covid-19 di Malut.

Ternate, malutpost.id - Positifnya 8 anak buah kapal (ABK) KM Dorolonda terjangkit Covid-19 membuat LSM Rorano angkat bicara. Dalam keterangan tertulis yang diterima malutpost.id, Kamis (30/4), Direktur LSM Rorano M. Asghar Saleh mendesak KM Dorolonda dinyatakan sebagai Kluster Baru secara nasional. "Karena sudah ada ABK yang dikarantina di Ternate positif Covid-19. Belum lagi beberapa ABK dan penumpang yang masih menunggu hasil PCR di Maluku Utara maupun di daerah lain," tutur 

 

Asghar mengungkapkan, satu pasien reaktif Rapid Test yang meninggal di RSUD Labuha dan dipulasarakan dengan protokol Civid-19 hari ini adalah penumpang kapal Dorolonda yang masuk ke Ternate pada 16 April 2020. Karena itu, ia meminta seluruh penumpang KM Dorolonda agar melaporkan diri ke Puskesmas/Kepala Desa/ Lurah atau Gugus Tugas terdekat sehingga bisa dicek kesehatannya dengan Rapid Test. "Keterbukaan dan kejujuran penumpang akan melindungi diri sendiri dan orang lain," ujarnya.

 

Asghar juga mendesak Gugus Tugas Malut agar segera berkoordinasi dengan PT Pelni untuk meminta dukungan terhadap penanganan 8 ABK Dorolonda yang positif di Ternate karena mereka bukan warga Malut. Juga meminta data penumpang lengkap dengan alamat agar memudahkan tracking. "Sejauh ini data masih simpang siur. Benarkah ada 259 orang yang turun di Ternate? Ada 167 yang sudah di-Rapid Test pada tanggal 16 April dengan hasil 21 reaktif terdiri dari 19 ABK dan 2 warga. Sisanya yang nonreaktif jika belum di-Rapid Test untuk kedua kali maka segera dilaksanakan. Yang belum sama sekali Rapid Test maka segera melaporkan diri meskipun saat ini kondisi Anda sehat tanpa gejala. Tindakan preventif harus secara tegas dilakukan terhadap penumpang Dorolonda sebab kabarnya ada yang lolos dari pemeriksaan juga harus mendapat perhatian," jabarnya.

 

Rorano juga meminta bantuan Bupati/Wali Kota agar menerbitkan instruksi berupa perintah utk melakukan pelacakan penumpang yang diduga sudah menyebar ke seluruh wilayah Malut dengan melibatkan jajaran pemerintah hingga level terbawah. "Terhadap ketidaksamaan data yang dipublikasikan antara Gugus Tugas Maluku Utara (tambahan 15 kasus baru jadi total 41) dan Gugus Tugas Nasional (tambahan 14 kasus jadi 40) harus segera diselesaikan secepatnya dan diumumkan ke publik sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kegaduhan," tandasnya.(aby)