DKP Malut Tangkap 3 Kapal Ikan Asal Sulut di Laut Loloda

Operasi pengawasan oleh DKP Malut berhasil menangkap tiga kapal nelayan asal Sulut. (ISTIMEWA)

Ternate, malutpost.id - Tiga unit kapal jaring asal Sulawesi Utara ditangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Malut pada Sabtu 27 Juni 2020 pekan kemarin. Kapal berukuran 30 GT yang diduga melakukan illegal fishing itu tertangkap dalam operasi pengawasan DKP Malut dan Satgas Pengawasan Perikanan. 

Kepala Dinas DKP Malut, Buyung Radjiloen bersama Kabid Perikanan Tangkap, Abdulah Assagaf, dan Kasi pengawasan Abdullah Togubu memimpin langsung penangkapan kapal jaring di perairan pulau Dama, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara.

Kepala Dinas DKP Malut, Buyung Radjiloen mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan, kapal jaring ini memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Secara administrasi, ketiga kapal ini memiliki dokumen yang sah namun melakukan pelanggaran karena menangkap ikan di luar area yang telah ditentukan.

Dalam operasi ini, dua kapal berhasil diamankan yaitu KMN. Nathania 01 dan KMN Keleteng berukuran 30 GT, sedangkan satu kapal lagi berhasil kabur setelah mengetahui adanya operasi pengawasan ini.  Buyung menambahkan, dari hasil keterangan nahkoda kapal, keberadaan kapal yang memasuki wilayah Loloda untuk mengisi perbekalan dan mengakui adanya kerja sama operasi bersama beberapa rumpon milik masyarakat yang di pasang di perairan Pulau Dama.

Nahkoda itu juga mengaku, pihaknya hanya mengikuti perintah majikan untuk ke Pulau Dama karena ada kerja sama pemilik kapal dengan pemilik rumpon. Dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan pada palka ikan ada beberapa jenis ikan yang dijaring diantaranya ikan sorihi (malalugis) dan ikan kembung tetapi dalam jumlah sedikit yakni di bawah 1 ton.

“Beruntung kapal-kapal ini baru saja tiba di perairan Pulau Dama dan dapat dihentikan aktivitasnya setelah operasi pengawasan ini digelar,” ungkap Buyung kepada malutpost.id, Senin (29/6).

Sebagai tindak lanjut, kata Buyung, dokumen ke dua kapal yang ditangkap itu sementara diamankan dan pemilik kapal akan dipanggil untuk dimintai keterangan pada Rabu 1 Juli 2020. Setelah penyitaan dokumen, kapal-kapal tersebut dikembalikan ke Sulut dan menghentikan aktivitas penangkapan di perairan Maluku Utara.

Kapal jaring tersebut, kemudian dikawal petugas sampai batas perairan untuk kembali ke pangkalan mereka di Manado (Sulut). DKP Malut juga sudah berkoordinasi dengan DKP Sulut untuk melakukan pembinaan kepada pemilik kapal-kapal jaring ini agar tidak lagi mengulangi pelanggaran serupa dan adanya kesadaran untuk tidak melanggar wilayah penangkapan yang telah ditentukan.

“Disamping itu, dalam dokumen SIPI ditemukan juga penempatan zin yang tidak sesuai dimana dalam SIPI dicantumkan wilayah penangkapan yang masuk perairan Maluku Utara padahal semestinya merupakan wilayah yang dilarang karena bukan menjadi kewenangan Pemprov Sulut,” ujarnya.

Secara resmi, kata Buyung, DKP Malut akan membuat surat kepada Pemprov Sulut untuk penyesuaian lokasi penangkapan pada SIPI yang dikeluarkan oleh Pemprov Sulut. Ini juga mungkin menjadi satu alasan kenapa kapal-kapal jaring ini sampai masuk ke perairan Malut.

Karena itu, diharapkan, Pemprov Sulut dapat bekerja sama untuk melihat hal ini. Upaya pembinaan akan harus dikedepankan karena sesuai Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan agar daerah lebih mengedepankan pembinaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan terutama pada saat masa pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini juga perlu dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas usaha penangkapan ikan yang sangat berdampak akibat pandemi Covid-19.

“Karena itu kami sudah mintakan kepada Pemprov Sulut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian lokasi penangkapan ini,” tutur Buyung.

Sebagai tindak lanjut dari hasil operasi pengawasan yang dilakukan, selanjutnya DKP Malut akan memanggil Camat Loloda Kepulauan dan juga beberapa Kepala Desa sehubungan dengan informasi adanya kerja sama pemanfaatan rumpon antara pemilik rumpon dan kapal-kapal jaring asal Sulut ini. DKP Malut akan lakukan penertiban dan memberdayakan pemanfaatan rumpon ini untuk aktivitas penangkapan kapal milik nelayan Maluku Utara.

“Kedepan area penangkapan harus dimanfaatkan oleh nelayan asal Malut dan tidak lagi dimanfaatkan oleh kapal-kapal jaring asal Sulut. Karena itu perlu kerja sama juga dengan pemerintahan setempat yaitu camat dan kepala Desa untuk bersama-sama mendorong pemanfaatan Sumber Daya Ikan yang ada untuk kepentingan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, Malut sangat dirugikan dengan adanya aktivitas penangkapan kapal-kapal jaring ini karena itu harus ditertibkan dan ditata kembali. Rencananya wilayah perairan Pulau Dama ini akan dikembangkan sebagai daerah penangkapan (fishing ground) kapal-kapal cakalang (pole and line) dan kapal jaring pajeko (mini purse seine) milik nelayan Maluku Utara.

“Operasi pengawasan yang di gelar DKP Provinsi Malut ini menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap maraknya aktivitas kapal-kapal jaring yang beroperasi di sekitar perairan Loloda. Untuk mengelabui operasi illegal kapal jaring ini, pihak DKP sengaja menggunakan kapal khusus mancing agar tidak nampak adanya operasi pengawasan,” katanya.

Strategi ini lanjut Buyung, berhasil karena begitu didekati kapal-kapal tersebut berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan pemeriksaan. Operasi pengawasan dilakukan selama 3 hari yaitu dari 26-28 Juni 2020 dengan sasaran target operasi meliputi perairan Kahatola Kabupaten Halmahera Barat sampai perairan Pulau Dama Kabupaten Halmahera Utara.

Operasi pengawasan perairan Maluku Utara akan tetap dilakukan meski dalam situasi pandemi Covid-19 di Maluku Utara yang terus meningkat. “Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum seperti TNI-AL, Polairud Polda Malut dan juga Stasiun Pengawasan SDKP Ambon untuk terus meningkatkan operasi pengawasan di perairan Maluku Utara,” tandasnya. (aby)

 

-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram Salim