Alasan Fraksi Golkar Halbar “Kabur” dari Paripurna KUA-PPAS

Suasana rapat paripurna di DPRD Halbar. (Foto: Samsudin/malutpost.id)

Jailolo, malutpost.id – Sikap Bupati Halmahera Barat Danny Missy menyinggung Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Halbar. Danny menunjuk Sekkab Syahril Abduradjak menggunakan surat kuasa untuk menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS, Rabu (19/8/2020). 

Padahal, saat yang sama, Wakil Bupati Ahmad Zakir Mando berada di Halbar dan hadir dalam paripurna penandangan dokumen tersebut.

Buntutnya, seluruh anggota FPG yakni Ketua Fraksi Joko Ahadi, Wakil Ketua DPRD Robinson Missy, dan Mahdi Albar memilih “kabur” dari gedung DPRD sebelum sidang dimulai. Sebelumnya, Wabup lebih dulu meninggalkan gedung dewan setelah tahu surat delegasi Bupati ke Sekkab.

"Ketua DPRD harus berikan ketegasan, apa alasannya, sehingga Wakil Ketua Robinson dan F-PG tidak hadir dalam sidang, padahal mereka sudah ada di kantor DPRD," kata Ketua Fraksi Nasdem Djufri Muhammad, ketika mengajukan intrupsi dalam sidang paripurna.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Charles Richard mengaku terjadi miskomunikasi di internal F-PG. Menurut Charles, secara aturan sidang bisa dilanjutkan karena memenuhi kuorum yakni 20 orang hadir dari total 25 anggota dewan. "Itu internal F-PG, jadi sudah dipastikan tidak mengikuti sidang paripurna," katanya.

Sekwan DPRD Hadija Sergi didalam sidang menjelaskan, sesuai surat kuasa dari Bupati Danny Missy, mendelegasikan kepada Sekkab Syahril Abduradjak bersama Ketua DPRD Charles Richard untuk menandatangani nota kesepahaman KUA-PPAS. 

"Jadi agenda hari ini hanya untuk penandatangan KUA-PPAS, sementara pengajuan dokumen RAPBD Perubahan akan dijadwalkan kembali," jelasnya.

Terpisah Ketua F-PG Joko Ahadi dikonfirmasi mengaku saat ini masih dilakukan rapat bersama ketua DPD II Golkar Ahmad Zakir Mando, sehingga belum bisa memberikan tanggapan. "Nanti selesai rapat, saya hubungi," singkatnya. (din)

 

-

Peliput : Samsudin Chalil

Editor : Ikram