Perusahaan Tambang di Malut Tak Patuh Pajak, Bambang: Kita Usir Saja Mereka

Ilustasi tambang

Sofifi, malutpost.id - Sejumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara (Malut) tidak patuh terhadap kewajiban membayar pajak. 
 
Bahkan ada perusahaan yang tidak mau melapor data kendaraan bermotor maupun alat beratnya ke Pemprov Malut. 
 
Hal ini membuat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Bambang Hermawan geram. Mantan penjabat Sekprov ini menegaskan bahwa perusahaan yang tak taat itu harus diusir dari Malut. 
 
"Kalau seperti itu (tak taat, red) ya kita usir saja," tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (31/8).
 
Menurut Bambang, sudah saatnya Pemprov bersikap tegas terhadap perusahaan yang seenaknya mengambil sumber daya alam Malut. Namun, mengabaikan kewajiban pajak.
 
Perusahaan yang menggunakan izin PMA, kata Bambang, tetap memenuhi kewajibannya, karena wewenang mengatur pajak melekat pada otonomi daerah. 
 
"Jadi kalau tidak membayar, maka kita berhak menghentikan kegiatannya. Mau dia PMA atau apalah, ini adalah tanah kita. Apa saja kita bertindak, itu hak kita," jelasnya. 
 
"Kita sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari BPKPAD, ESDM, DPMPTSP, dan pihak DPRD Malut," tambah Bambang. 
 
Tujuannya, lanjut Bambang, untuk menelusuri data kendaraan maupun pemakaian BBM dan penggunaan air permukaan. Tim gabungan ini telah melakukan pengintaian pada sejumlah perusahaan yang tersebar di Malut.
 
Padahal, jika pajak ini dibayar sesuai fakta besaran penggunaan kendaraan bermotor maupun alat berat ditambah pajak BBM dan air permukaan, maka pendapatan asli daerah (PAD) bisa mencapai 1 triliun.
 
"Sekarang baru 300 miliaran. Kalau mereka patuh, kita bisa capai angka 1 triliun. Kalau demikian, kita tidak lagi bergantung pada APBN," kata mantan Inspektur Inspektorat itu.
 
Hanya saja, saat ini, timnya belum bisa turun ke lapangan karena situasi pandemi. Dengan tim yang telah dubentuk ini, Bambang mengatakan akan diupayakan untuk melakukan pendataan dan mempelajarinya. Meski data yang dilakukan ini belum terperinci, namun sudah dipelajari. Sehingga surat ini akan disosialisasikan kepada perusahaan. 
 
"Mungkin minggu ini atau depan, kita berencana memanggil. Jadi harus taat pada kewajibannya," tandasnya. (cr-03)
 
 
 
-
Peliput : Mahfud Husen
Editor   : Ikram