Irfan: Kok Bisa, Otoritas Kepala BKD Melebihi Gubernur

Irfan Zam Zam

Sofifi, malutpost.id - Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Irfan Zam Zam menilai surat edaran (SE) Gubenur yang menunda pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Timur (Haltim) merupakan tindakan tanpa dasar hukum.

"Ini masalah besar. Menabrak aturan dan kategori maladministrasi," sebut Irfan kepada malutpost.id, Kamis (3/9/2020).

Bagaimana tidak, lanjut Irfan, surat edaran seharusnya disampaikan kepada tertuju paling lama 3 hari setelah adanya surat edaran tersebut. "Sehingga pihak yang dituju punya waktu untuk mengkajinya, konsultasi dan sosialisasi. Yang terjadi, surat edaran baru diketahui Pemkab Haltim setelah permohonan pengangkatan Pj Sekda masuk ke Pemprov. Kabupaten kota juga tidak tahu. Ini aneh," tandas Irfan.

Lebih aneh lagi, lanjut Irfan, surat edaran gubernur lebih dulu daripada disposisi persetujuan gubernur terhadap hal yang sama. Alumni Universitas Samratulangi ini lantas menyebut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai pihak yang bertanggung jawab.

"BKD menyalahi aturan. Bagaimana surat balasan ke Bupati Haltim tanggal 26 Agustus yang merujuk SE tanggal 10. Tanggal 27 baru ada disposisi persetujuan dari gubernur. Tidak masuk akal. Ini menunjukkan BKD memperlihatkan otoritasnya yang melebihi gubernur. Akibatmya, tata kelola pemerintahan menjadi buruk," tegasnya. 

Lebih jauh dia mengatakan sudah bukan rahasia lagi kalau tata kepegawaian di Pemprov paling jelek. "Selama ini setiap pelantikan di Pemprov selalu gaduh. Gubernur dan wakil gubernur ribut karena pelantikan. Ada 3 orang dilantik dalam satu jabatan. Seharusnya ini sudah menjadi pelajaran untuk evaluasi dan pembenahan," pungkasnya. (ikh)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram