Mendagri Tegur Wali Kota Tikep dan Dua Bupati di Malut, Ini Pelanggarannya

Kapuspen Mendagri Benni Irwan. (ISTIMEWA)

Sofifi, malutpost.id - Wali Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Capt Ali Ibrahim, Bupati Kabupaten Halmahera Barat, Danny Missy dan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Frans Manery kembali ditegur Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.

Selain dua kepala daerah, wakil bupati kedua daerah tersebut juga mendapat warning yang sama oleh mantan Kapolri ini. Surat teguran ini dilayangkan Mendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Benni Irwan, yang disampaikan pada Senin (7/9/2020).

Benni Irwan menyampaikan, terdapat 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang mendapat teguran dari Kemendagri, tiga diantaranya berasal dari Malut. Pelanggaran yang dilakukan para kepala daerah dan wakil kepala daerah ini bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, hingga pelanggaran pembagian bansos.

Selain itu, lanjut Benny, juga terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan covid-19 saat melakukan deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah.

"Juga pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon," kata Benni.

Benni bilang, Mendagri sangat menyayangkan banyaknya kerumunan pada saat deklarasi serta pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) pada Pilkada Serentak 2020.

Mendagri sudah berkali-kali mengingatkan kepada para bapaslon dan tim suksesnya untuk tidak berkerumun dan melakukan arak-arakan pada saat deklarasi maupun pada saat pendaftaran bapaslon ke KPUD.

Ini sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19.

"Cukup perwakilan partai politik dan petugas administrasi pendaftaran saja. Tapi pada kenyataannya masih banyak ditemui Bapaslon dan para tim suksesnya membawa massa pendukung dalam jumlah besar secara berkerumun dan arak-arakan atau konvoi,” ujarnya.

Benni berujar, pihaknya memohon bantuan aparat keamanan dan aparat penegak hukum sebagaimana telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 untuk bertindak tegas, karena aturannya sudah jelas. Jadi bagi yang melanggar protokol kesehatan covid-19, harus ditindak secara tegas.

Benni meminta kepada rekan-rekan media sebagai mitra dan masyarakat khususnya masyarakat pemilih pada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, agar ikut berpartisipasi mengkritisi dan melaporkan pelanggaran setiap tahapan Pilkada yang tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19. "Kita minta media dan masyarakat agar dapat mengawal ini," pintanya menutup. (cr-03)

 

 

-

Peliput : Mahfud Husen

Editor   : Ikram