Indonesia Capai Level Darurat Covid-19, PBNU Minta Pemerintah Tunda Pilkada Serentak

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj. (Foto NU Online)

Ternate, malutpost.id -- Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ditunda. Pasalnya, penularan virus covid-19 saat ini telah mencapai tingkat darurat dan dikhawatirkan penyebaran terus meluas. 
 
"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak  2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati. Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj sebagaimana rilis yang diterima malutpost.id, Ahad (20/9/2020).
 
Di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran covid-19, kata Said Aqil, Indonesia tengah menghadapi agenda politik, yaitu Pilkada serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan  dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
 
Untuk itu, PBNU berpendapat, melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Namun, karena penularan covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.
 
"Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan," tulis Said Aqil dalam rilis resmi yang ditangani bersama Sekjen PBNU Helmi Faishal Zaini. 
 
Apalagi, terungkap fakta sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit covid-19. PBNU untuk mendorong realokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. 
 
"Selain itu, NU perlu mengingatkan kembali rekomendasi Konferensi Besar NU tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi," tandas Said Aqil. (ikh)
 
 
 
-
Peliput : Tim
Editor   : Ikram