Terbukti Gunakan Program Pemerintah, Petahana Halut Terancam Sanksi Berat

Bawaslu Halut menyerahkan rekomendasi pelanggaran administrasi kepada KPU Halut, Senin (21/9/2020). (Foto: Ramlan/malutpost.id)

Tobelo, malutpost.id -- Bakal calon bupati Kabupaten Halmahera Utara Frans Manery dihadapkan dengan sanksi berat. Balon petahana itu terbukti mempolitisasi program pemerintah untuk kepentingan pencalonan keduanya. 
 
Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilik (Bawaslu) Halmahera Utara telah menyerahkan rekomendasi pelanggaran administrasi Frans Manery ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halut pada, Senin (21/9/2020) siang tadi. 
 
Dokumen yang merangkum hasil pemeriksaan Gakumdu tersebut diserahkan Kordiv Hukum dan Penindakan Penanganan Pelanggaran, Iksan Hamiru yang diterima Kordiv Hukum Abdul Jalil dan Kordiv Data Ircham Puni dan Ketua KPU Muhammad Rizal.
 
Iksan Hamiru kepada malutpost.id menyatakan, rekomendasi tersebut terkait laporan dugaan pelanggaran administrasi oleh Bupati Halut Frans Manery berdasarkan laporan dengan register perkara Nomor: 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020.
 
"Dalam penanganannya Bawaslu Halut telah menindaklanjuti laporan dimaksud," kata Iksan. 
 
Menurut Iksan, Bawaslu Halut telah meminta klarifikasi dan keterangan baik pihak pelapor dan terlapor serta sejumlah saksi yang hadir pada program kegiatan penyerahan bantuan sosial Aspirasi Kelompok Tani berupa alat pertanian dari APBN melalui Dinas Pertanian Kabupaten Halut di Desa Markati Kecamatan Kao Barat pada Senin 7 September 2020.
 
Untuk itu, lanjut Iksan, Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 untuk memeriksa, mengklarifikasi, mengkaji hingga pada dikeluarkannya rekomendasi.
 
"Agar ditindaklanjuti KPU Halut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," papar Iksan. 
 
Dalam kajian Bawaslu, kata Iksan, disimpulkan bahwa ditinjau dari keterpenuhan syarat, laporan pelapor dalam perkara dimaksud memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan, dan berdasarkan analisis yuridis dalam perkara tersebut.
 
"Maka, diperoleh kesimpulan bahwa terlapor Bupati Halut sebagai petahana telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor  10 tahun 2016," paparnya. 
 
Iksan berujar, berdasarkan hasil kajian dalam perkara tersebut, akan dilakukan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan ke KPU Halut untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. "Karena yang membatalkan pencalonan adalah KPU," pungkasnya. (ikh)
 
 
 
-
Peliput : Ramlan Harun
Editor   : Ikram