Petahana di Halut Terbukti Melanggar, Akademisi: KPU Harus Diskualifikasi

Abdul Kader Bubu. (ISTIMEWA)

Ternate, malutpost.id – Langkah Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bakal calon bupati Halut Frans Manery terbukti melanggar administrasi pemilihan mendapat dukungan akademisi Malut.

Akademisi Univeristas Khairun Ternate Abdul Kader Bubu mengatakan, Bawaslu Halut telah melaksanakan rangkaian pemeriksaan sesuai mekanisme dan ketentuan.

Hasilnya, lembaga pengawas tersebut merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan balon petahana Frans Manery terbukti melanggar adiministrasi pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan  salah satu pasanan calon, sebagamana diatur dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10  tahun 2016.

“Terkait itu KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dalam ketentuan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3 telah dibuktikan oleh Bawaslu harus didiskualifikasi oleh KPU berdasarkan rekomendasi Bawaslu,” jelas Abdul Kader Bubu kepada malutpos.id, Senin (21/9/2020).

Menurut Dede, panggilan akrab Abdul Kader Bubu, rekomendasi Bawaslu tersebut bersifat wajib untuk dilaksanakan oleh KPU. Sebab, hasil kesimpulan Bawaslu berdasarkan keterangan saksi dan pemeriksaan sejumlah pihak termasuk Frans Manery.

“Dan ketentuaan dalam pasal itu konsekunsinya yang bersangkutan harus didiskualifikasi tidak boleh tidak, tentang diskualifikasi itu sifatnya impreatif bagi KPU untuk melaksanakan rekomendasi tidak bisa tidak,” tegasnya.

Abdul Kader lantas menyinggung pernyataan KPU yang mengaku masih mengkaji rekomendasi Bawaslu. Bagi Abdul Kader, pernyataan KPU bisa berdampak hukum karena norma dalam pasal tersebut menegaskan petahana yang terbukti melakukan pelanggaran 71 ayat 3 harus diskualifikasi sebagaimana ketentuannya ayat 5. 

 

”Langkah petahana yang didiskualifikasi KPU (bisa) melakukan sengketa administrasi ke Bawaslu setempat dan itu sengketa normal saja nanti ujungnya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), kalau misalnya proses ini terjadi,” paparnya.

Rekomendasi Bawaslu itu tertuang dalam berita acara pleno Nomor : 24/BA.Pleno/PILKADA-HU/IX/2020 tentang peristiwa dugaan Bupati Halut Frans Manery menggunakan kewenangan, program dan kegiatan mengutungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. 

Berita acara tersebut ditandangani Ketua Bawaslu Rafli Kamarudin, dan dua anggotanya Ahmad Idris, Iksan Hamiru itu terdapat dua poin.  Poin pertama mengurai tentang hasil kajian perkara dan poin kedua yang terdiri dari 3 huruf menyimpulkan tentang hasil pengumpulan bukti dari pihak dalam kajian Bawaslu yang menegaskan, terlapor (Frans) melakukan pelanggaran adiministrasi pemilihan. (ikh)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor : Ikram