Pemprov Malut Biang Gaduh di Haltim

Mulyadi Tutupoho. (Foto: Ikh/malutpost.id)

Sofifi, malutpost.id - Hingga pekan ketiga pasca meninggalnya Bupati Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Muhdin Mabud, belum juga ada Penjabat Bupati Haltim. Padahal, sudah diusulkan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba, sejak 6 September lalu. Lambatnya penetapan penjabat bupati ini disinyalir karena terjadi tarik menarik di internal Pemprov.

Informasi yang dihimpun malutpost.id usulan penjabat bupati Haltim ini sudah terjadi tiga kali pergantian. Pertama, Pemprov mengusulkan tiga nama yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Buyung Radjiloen, Kepala Inspektorat Ahmad Purbaya, dan Kaban Kesbangpol Oemar Fauzi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan pertama ini kemudian diubah dan diusulkan untuk kedua kalinya. Usulan kedua ini nama Ahmad Purbaya dan Oemar Fauzi diganti dengan Kepala Biro Pemerintahan Ali Fataruba dan Kadis Koperasi Wa Zaharia. Sementara nama Buyung Radjiloen tetap dipertahankan.

Kabarnya pada usulan ke dua itu, Kemendagri menyetujui Ali Fataruba, sebagai Penjabat Bupati Haltim, sayangnya Ali menyatakan mundur lantaran tidak siap. Pasca mundurnya Ali, Pemprov menyampaikan usulan ketiga. Kemendagri lalu menunjuk Wa Zahria. “ Tapi Wa Zahria pun dikabarkan mengundurkan diri dengan alasan tidak siap,” ungkap sumber malutpost.id, Senin (21/9/2020). 

Diduga, skema ini sudah disiapkan Pemprov dengan mengusulkan pejabat yang tidak siap. Ini demi memuluskan langkah Buyung Radjiloen yang telah disiapkan untuk menjadi Penjabat Bupati Haltim.

Pihak Pemprov ramai-rami tutup mulut soal ini. Saat dikonfirmasi Kepala Biro Pemerintahan Ali Fataruba dan Kepala Bagian Otonomi Daerah (Otda) Taufiq Marasabessy tidak berada di kantor. Keduanya saat ini masih berada di Jakarta. Dihubungi melalui sambungan telepon tidak merespons, begitu juga pesan yang dikirim berulang-ulang melalui whatsApp  juga tidak digubris. 

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsudin Abdul Kadir yang saat ini juga masih berada di luar daerah belum bisa dikonfirmasi.

Kepala Biro Humas Pemprov Malut, Muliadi Tutupoho mengatakan, sampai saat ini belum ada SK penjabat bupati yang keluar. Meski begitu, Muliadi memastikan dalam waktu dekat SK-nya sudah ada. Pasalnya, pada Juma (25/9) nanti bakal calon petahana sudah harus cuti kampanye. Sehingga pada hari itu juga semua penjabat sudah harus dilantik.

"Kemungkinan untuk Haltim ini bersamaan. Tapi nanti kita lihat besok atau lusa. Kalau SK Penjabat Haltim sudah ada, maka Haltim yang akan dilantik duluan," ujarnya. 

Dirinya juga menuturkan usulan semua sudah masuk di Kemendagri. Soal lambatnya SK tersebut, dirinya menyebut kemungkinan masih tertahan di meja Mendagri. "Kita lihat besok atau lusa. Karena Jumat sudah harus pelantikan," jelasnya.

Lambatnya penetapan SK Penjabat Bupati Haltim ini sebelumnya juga mendapat sorotan Akademisi Unkhair Abdul Kadir Bubu. Menurutnya, pengusulan Pj Bupati Haltim ini gubernur cukup mengirimkan nama-nama ke Mendagri. Selanjutnya Mendagri yang memutuskan salah satu diantara tiga nama yang diusulkan itu untuk ditetapkan sebagai Pj Bupati. 

Soal penolakan penjabat bupati dari masyarakat, pria yang akrab disapa Dade ini menuturkan tidak berpengaruh terhadap kedudukan Pj Calon Bupati. Karena itu bukan pejabat permanen.

"Akan tetapi ada hal-hal yang harus diperhatikan tentang penunjukan pj bupati adalah mereka-mereka yang ditunjuk harus bebas dari konflik interes maupun hubungan emosional, kekerabatan ataupun hubungan lain dengan para bakal calon yang ada di sana (Haltim, red)," ucapnya.

Hal ini, lanjut dia, mengingat Pj Bupati adalah ansih menjalankan roda pemerintahan yang ditinggalkan oleh bupati sebelumnya. olehnya itu, kedudukan Pj bupati, dinilai sangat strategis seiring dengan tahapan Pilkada. Karena itu, Dade menekankan bahwa siapa pun boleh diusulkan sebagai calon Pj Bupati Haltim oleh gubernur, asalkan yang bersangkutan harus terbebas dari konflik maupun hubungan emosional dengan bakal calon.

"Penting sekali bagi gubernur untuk menggunakan unsur kehati-hatian saat mengusulkan nama-nama calon Pj Bupati Haltim ke Mendagri," tandasnya. 

Lambatnya penetapan Pj Bupati Haltim mendapat sorotan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Haltim Lutfi Roba. Kata Lutfi, tarik-menarik Pj Bupati Haltim ini diduga karena, salah satu nama calon Pj Bupati diusulkan gubernur memiliki hubungan dekat dengan salah satu bakal calon bupati Haltim.

Sebagian pihak menolak nama tersebut. Namun ada yang memaksa untuk mendorong. “ Harusnya gubernur menempatkan Pj bupati yang bisa menjaga stabilitas demokrasi Haltim, bukan sebaliknya, menimbulkan kegaduhan,” tukasnya. 

Pj bupati, kata dia, adalah ranah birokrasi bukan datang dari kalangan partai politik. Namun, bila yang ditempatkan memiliki kedekatan dengan salah satu bakal calon bupati, tentu tidak etis dan itu wajib ditolak. “ Siapa pun Pj bupati kami terima. Di Pemprov Malut banyak yang layak, kenapa bukan mereka saja yang ditempatkan,” tanya Lutfi.  

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Ternate itu juga menyinggung terkait Pj Setda yang hingga kini belum juga dilantik. “ Haltim sekarang mengalami kekosongan pemimpin, baik bupati, Wakil bupati dan Sekda. Karena itu Pemprov harus mempercepat pelantikan,” tukasnya.

Dia meminta Pemprov jangan memperumit kondisi Haltim. Pemprov harusnya mengambil langkah terkait kekosongan pemimpin Haltim. “ 

Kami percaya, Gubernur Abdul Gani Kasuba tidak mau menciptakan situasi atau instabilitas demokrasi di Haltim. Saat ini, Haltim ada di tangan gubernur. Karena itu, kami meminta gubernur mengambil langkah yang bijak sehingga tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” pungkasnya.(cr-03/ado/rul)

 

 

-

Peliput : Tim

Editor : Fahrul Marsaoly