Sejalan dengan Mahasiswa, Wali Kota Ternate Tolak UU Omnibus Law

Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman saat menyampaikan sikapnya menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di hadapan ribuan demonstran di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, Selasa (13/10/2020). (Foto: Hasbi/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman bersikap menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena dianggap menyengsarakan rakyat. 

Sikap orang nomor satu di Pemkot Ternate itu Ia sampaikan dihadapan ribuan massa aksi yang berdemo di depan kediaman Gubernur Maluku Utara, jalan Ahmad Yani, Kecamatan Ternate Tengah, Selasa (13/10/2020). Pernyataan wali kota juga disaksikan langsung Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud.

“Saya, Sekda ketua DPRD dan pemerintah Kota Ternate menyatakan menolak UU yang menyengsarakan rakyat,” tegas Burhan yang disambut gembira pengunjuk rasa.

Wali Kota Ternate dua periode itu lantas mengajak seluruh massa aksi yang merupakan mahasiswa itu untuk menyamakan jalan pikiran. Dia mengajak mahasiswa untuk menyesuarakan aspirasi dengan tertib. 

“Karena kita sama-sama kaum intelek,” tutur Burhan.

Kepada sejumlah awak media, Burhan Abdurahman mengatakan, rencananya Kamis besok, dirinya akan mengikuti rapat bersama wali kota se-Indonesia untuk membahas pasal-pasal dalam Undang Undang Omnibus Law yang dianggap perlu direvisi.

“Kami wali kota pengurus asosiasi akan rapat untuk memberi masukan ke pemerintah pusat,” jelasnya.

Burhan mencontohkan, ada pasal yang dianggap berpihak kepada rakyat maupun buruh salah satunya hak pesangon. Terkait itu, kata Burhan, di UU sebelumnya sanksi bagi pelanggar hanya perdata namun di UU yang baru bisa dipidana.

“Kan menguntungkan itu. Jadi bagus,” tegas Burhan sembari menyatakan, kesepakatan penolakan itu berdasarkan hasil perundingan yang dilakukan sore tadi. (aby)

 

-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor : Ikram