Diskusi dengan IMM dan Mahasiswa, Sultan Husain Syah Tegas Tolak UU Omnibus Law

Diskusi Anggota DPD RI Husain Syah bersama IMM Malut, Kamis (22/10/2020). (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku Utara, menitipkan sejumlah amanah ke anggota DPD RI dapil Maluku Utara, Husain Syah pada saat reses. Kegiatan silaturrahmi gagasan di Kedai Aceh Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kamis (22/10).

Ketum DPD IMM Malut, Alfajri A. Rahman mengucapkan, banyak terimakasih kepada anggota  Husain Syah yang bersedia bersilaturrahmi dengan DPD IMM.

Kata Alfajri, ada beberapa persoalan yang ditipkan kepada Sultan Tidore tersebut salah satunya sola wacana Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, IMM sebagai organisasi gerakan akan membantu mendorong agar rencananya tersebut, sebab Maluku Utara memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan NKRI.

"Isu otsus itu harus menjadi tujuan bersama karena telah menjadi wacana publik Malut, sehingga bagaiman  sikap anggota DPD RI sebagai lokomotif otsus, serta dukungan kepala daerah kabupaten/kota,"terangnya.

Lanjut Aji-panggilan Alfajri, jika otsus sebagai solusi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, maka IMM sebagai organisasi strategis akan menjadi kekuatan politik.

"Kami juga tanyakan bagaimana tahapan perjuangan dan keterlibatan pemerintah pusat dalam mendorong otsus,"paparnya

Selain itu, IMM juga meminta Sultan Husain Syah mendukung suara perjuangan masyarakat dan mahasiswa di Malut yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja untuk segera dicabut.

"Semoga pak Sultan Tidore bisa memperjuangkan  hak-hak rakyat Malut di senayan terutama juga masalah Omnibus Law, bila perlu bisik ke presiden agar di cabut,"katanya.

Menanggapi itu, Husain Syah menyatakan, saran dan masukan IMM terutama isu otsus dan Omnibus Law akan menjadi perhatiannya sebagai anggota DPD RI.

Namun, Ia mengaku perjuangan menjadikan Malut sebagai daerah otonomis khusus harus mendapat dukungan semua stakeholder baik pemerintah dan organisasi strategis termasuk IMM. "Saya juga sudah memperjuangkan otsus, tapi perlu saya tegaskan otsus ini adalah kepentingan kita secara bersama dan bukan pribadi. Maka perlunya ada itikad baik pempus,"katanya.

Soal Omnibus Law, kata Husain, ada beberapa pasal yang perlu ditinjau kembali oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, bagi Sultan, UU tersebut merugikan pribumi lebih khususnya di wilayah Malut.

"Saya berpesan kepada mahasiswa jangan pernah merasa letih dengan perjuangan penolakan Omnimbus Law, terus berjuang namun dengan santun jangan sampai ada yang menjadi korban. Jika ada mahasiswa yang korban tentunya menjadi lemah kekuatan dalam berjuang,"pungkasnya. (ikh)

 

-

Peliput : Tim

Editor  : Ikram