Oknum Jaksa Nakal Ikut Atur Proyek Pemprov Malut, Ini Sikap Kejati

Asisten Pengawasan Kejati Malut, H Muh Noor HK. (Foto: Hasbi/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id --Kejaksaan Tinggi Maluku Utara melalui bidang Pengawasan mencium informasi jaksa nakal di Kejati Malut menerima uang senilai Rp 750 juta. 

Informasi yang dihimpun malutpost.id, berdasarkan surat dari lembaga pemerhati dan peduli pembangunan Malut disebutkan, oknum jaksa yang dimaksud berinisial S disebut sering mengintervensi kinerja dari dinas terkait saat lelang proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

Caranya, S merekomendasikan perusahaan untuk menjadi pemenang tender secara tidak wajar menggunakan nama lembaga Kejaksaan untuk melakukan intervensi.

Intervensi itu seperti dilakukan di satker PUPR Malut, Dinas Pertanian Malut, Dinas Pendidikan Malut dan BPBD Malut. Ulah oknum jaksa itu membuat panitia lelang tidak bisa bekerja secara profesional, bahkan membatalkan secara sepihak surat keputusan pemenang.

Dalam surat itu juga disebutkan, dalam persoalan hukum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut, sudah ada oknum jaksa inisial S itu menarik pundi-pundi sekitar Rp 750 juta.

Oknum jaksa inisial S yang disebut-sebut selalu membawa nama Kejaksaan itu membuat ketakutan terhadap panitia lelang sehingga memenangkan tender sesuai dengan rekomendasi oknum jaksa tersebut. Bahkan, dalam proses pelelangan, ULP maupun Pokja tidak segan-segan mengatakan, proyek yang ditenderkan maupun salah satu perusahaan peserta tender atau lelang tersebut adalah milik timbangan, atau milik baju coklat tua, atau milik stadion.

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Malut, H Muh Noor HK saat dikonfirmasi malutpost.id membenarkan informasi tersebut.

“Itu benar. Ada laporan yang masuk dan kami sudah tindaklanjuti,” aku Aswas saat dikonfirmasi, Kamis (5/11).

Akan tetapi, lanjut Aswas, oknum jaksa inisial S itu susah ditemukan karena semua jaksa berinisial S di Kejati sudah dikonfirmasi tapi tidak ada satupun yang kami temukan karena semua pihak menyatakan tidak tahu.

“Laporannya juga tidak detail. Pelapornya juga tidak jelas,” kata Muh Noor.

Ia mengibaratkan laporan tersebut seperti surat kaleng karena alamat pelapor tidak jelas. Sehingga Kejati tidak tahu mengirim surat panggilan ke alamat yang mana. Bahkan, LSM itu pun tidak terdaftar di Kesbangpol.

“Kami sudah laporkan ke pimpinan, agar kedepan selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Kami akan tindak oknum yang merusak nama institusi dan memperbaiki tatanan yang ada,” tegas Aswas mengakhiri. (aby).

 

 

-

Peliput : Hasbi Konoras

Editor   : Ikram