Kuasai Aset Daerah, KPK Bakal Jerat Mantan Pejabat Malut dengan Tipikor

Koordinator Wilayah I KPK RI Yudhiawan Wibisono (pegang mic) bersama Sekprov Malut Samsudin saat konferensi di eks kediaman Gubernur Malut, Kamis (12//11/2020). (Foto: Ikh/malutpost.id)

Ternate, malutpost.id -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengambil langkah tegas dengan menjerat pihak atau mantan pejabat di Maluku Utara yang menguasai aset daerah baik kendaraan maupun tanah dan bangunan.


"Kita negosiassi dulu, kalau negosiasi tidak bisa berarti jalur hukum harus ditempuh," kata Koordinator Wilayah I KPK RI Yudhiawan Wibisono dalam konferensi pers, usai rapat koordinasi pemberantasan korupsi "Monev Inovasi Peningkatan Pajak Daerah dan Realisasi Penyelamatan Aser se-Maluku Utara Tahun 2020" di eks rumah dinas Gubernur Malut, Kelurahan Kalumpang, Ternate Maluku Utara, Kamis (12/11/2020).


Menurutnya, langkah hukum tersebut ditempuh oleh Pemprov Malut atau pemerintah kabupaten/kota di Malut dengan menunjukan keasilan dokumen yang dimiliki. Jika aset tersebut, kata Yudhiawan sudah dimiliki pihak lain, maka pemerintah segera mengkoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan riwayat kepemilikan hingga mekanisme penguasannya.


"Jika aset tersebut sudah dimenangkan oleh pihak siapa ya saya kira kita segera koordinasikan dengan BPN untuk segera disertifikatkan, kalau sudah terlanjur disertifikatkan kita cek dulu riwayatnya, kalau ternyata penguasan tidak melalui kepemilikan yang sah dibatalkan sertifikatnya, BPN ada mekanismenya," kata Yudhiawan.


Dia menegaskan, KPK akan mendorong upaya kepemilikan termasuk melalui langkah hukum. Yudhiawan mencontohkan, stadion Matuangin di Makassar, Sulawesi Selatan milik pemerintah yang dikuasai pihak lain. Pihaknya, lanjut Yudhiawan, lantas menjerat dengan tindak pidana korupsi.


"Akhirnya sebelum dilaksanakan penyidikan ternyata langsung dikembalikan, mungkin di sini (Malut) juga, kalau seandainya aset negara dikuasai pihak lain, laporkan ke Polisi, Kejaksaan atau lainnya, kita bisa sidik dengan tindak pidana korupsi ya bisa saja, itu langkah terakhir tapi kita upayakan penyelamatan dulu, upaya harus dikembalikan, tapi kalau mau bersih keras ya kita harus tempu jalur hukum," pungkasnya. (ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram