Tim Hukum TULUS Sebut Pungut Hitung di Pilwako Ternate Berjalan Sesuai Aturan

Fahruddin Maloko. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Tim Hukum pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate, M. Tauhid Soleman - Jasri Usman (TULUS) menilai, pemungutan dan penghitungan suara di Pilwako Ternate pada 9 Desember 2020 kemarin berjalan baik.

"Tim hukum TULUS melihat pada saat pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan baik, walaupun ada catatan kami dibeberapa TPS ada masalah," kata Ketua Tim Hukum TULUS, Fahruddin Maloko pada wartawan, Jumat (11/12/2020).

Fahruddin menjelaskan, dasar hukum pungut dan hitung mengacu pada PKPU Nomor 18 tahun 2020, yang mengatur teknis pemungutan suara. Yang menarik dari PKPU ini mengatur terkait dengan mekanisme pengajuan keberatan permasalahan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Kita ketahui bersama, mekanisme pengajuan keberatan melalui form keberatan atau kejadian khusus. Jika ditemukan masalah, misalnya ada pemilih memilih lebih dari 1 kali, maka mekanisme keberatan telah diatur melalui pengajuan keberatan di TPS, menggunakan form keberatan atau kejadian khusus tersebut," jelas Ketua BAHU DPW NasDem Malut ini.

Lanjut Fahruddin, terkait tuduhan kepada paslon TULUS yang katanya melakukan kecurangan, secara hukum dirinya tidak akan menanggapi.

"Siapa pun bisa menuduh. Namun tuduhan-tuduhan ada alur mekanisme formil yang harus dipenuhi dan lalui, sejatinya kami tim TULUS dimulai dari massa pendaftaran, kampanye, massa tenang, pemilihan hingga saat ini mentaati prinsip-prinsip untuk tidak melakukan kesalahan terutama perbuatan curang atau fraud pada pelaksaan pemilhan kapala daerah, jadi terkait tuduhan tersebut maka tugas penuduh harus membuktikannya melalui forum-forum yang sah secara hukum," tegas Fahruddin.

Ia mengaku, tim hukum TULUS juga menemukan dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, salah satunya di TPS 3 Kelurahan Kalumata dan saksi TULUS mendokumentasikan dalam form keberatan atau kejadian khusus.

Kaitannya dengan laporan yang diajukan oleh tim Paslon nomor 03 ke Bawaslu Kota Ternate, menurut Fahruddin, sah-sah saja karena hak konsititusional bakal calon.

Namun, terkait dugaan tuntutan PSU dan penghitungan suara ulang, kata Fahruddin, tahapannya sudah diatur secara teknis di PKPU Nomor 18 tahun 2020, terutama legal standing pelaporan.

"Sepengetahuan saya pelaporan untuk PSU atau penghitungan suara ulang hanya dilalukan apabila ditemukan kejadian khusus di TPS. Di isyaratkan untuk PSU dan penghitungan ulang, melalui temuan panwas lapangan dan keberatan saksi paslon di TPS, jadi legal stunding temuannya hanya pada Panwas lapangan atau TPS dan saksi paslon di TPS," bebernya.

Untuk itu, laporan dimaksud bukan berasal dari saksi TPS dan Panwas lapangan atau TPS, maka laporan tersebut bisa jadi tidak terpenuhi karena bukan diajukan oleh saksi TPS dan temuan Panwas lapangan. Selain itu, diatur mekanisme waktunya.

"Kalau tidak salah 2 hari setelah dihitung saat hari pemungutan. Namun hal itu semuanya dikembalikan kepada Bawaslu sebagai Pengawas untuk mempertimbangkan secara hukum," pungkasnya. (ikh)


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram