147 Hektar Tanah Pemda di Blok Nuspera Dikuasai WBN

Nuryadin Ahmad

Weda, malutpost.id - Panitia Kerja (PANJA) DPRD Halmahera Tengah, melakukan chek on the spot aset tanah milik pemerintah daerah di Blok Nuspera I dan II, Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah, yang saat ini dikuasai PT. weda Bay Nickel (WBN). 
 
Ketua Panja Nuryadin Ahmad menyatakan, publik perlu pahami kenapa Blok Nuspera diklaim sebagai aset Pemda Halteng. Sebab, lokasi Nuspera adalah areal perkebunan kelapa yang dikuasai Negara yang oleh Negara memberikan kuasa kepada PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk mengelola areal tersebut. 
 
Setelah sekian tahun perusahaan perkebunan mengelola kebun Negara itu, selanjutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV mengembalikan kepada negara sebagai areal non ekonomis kepada menteri Pertanian dan Menteri Keuangan. 
 
Kedua kementerian itu lalu menerbitkan surat pelepasan hak kepada pemerintah daerah pada tahun 1985. Atas dasar itu kemudian PT. Perkebunan Nusantara malakukan serah terima  areal non ekonomis PNP XXVIII di Maluku tanggal 25 Agustus 1986 antara Direktur Utama PTP kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Maluku dengan sejumlah dokumen yang sangat lengkap.
 
Dalam lampiran dokumen itu secara jelas menyebutkan, lokasi khusus untuk Kabupaten Halmahera Tengah terdapat 3 Lokasi, diantaranya Tilope I dan II dengan luas 365,62 ha, Nuspera I dan II seluas 190,94 ha serta Samdi seluas 73,84 hektar. 
 
"Sekarang yang menjadi konsen Panja DPRD adalah Blok Nuspera I dan II yang terletak di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah karena lokasi tersebut saat ini praktis seluruhnya telah di kuasai PT. Weda Bay Nickel (WBN). Padahal secara administrasi, pelepasan hak Pemda Halteng ke PT. WBN untuk kepentingan Pembangunan Bandara di Areal Blok Nuspera hanya 43 Hektar. Itu artinya masih tersisah 147 Hektar lahan milik pemerintah daerah di Blok Nuspera. Tentu ini menjadi aset Pemda yang ketika ada pihak yang ingin mengelolanya  harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah," jelas Nuryadin. 
 
Blusukan ke lokasi blok Nuspera untuk memastikan 147 Hektar lahan itu apakah suda dimanfaatkan atau belum. Ternyata, secara faktual di lapangan sudah dikelola oleh PT. WBN dan bahkan batas lahan tersebut hampir tidak diketahui titik kordinatnya. Informasi dari beberapa tokoh masyaraka di Weda Tengah, pada tahun 2012 dan 2013 ada ganti rugi lahan di lokasi Nuspera I dan II oleh PT. WBN kepada Masyarakat. 
 
" pertanyaannya adalah PT. WBN mengetahui bahwa lahan itu adalah aset Pemda kenapa harus ada ganti rugi lahan dengan orang yang mengkalim itu hak milik mereka. Panja juga mendapat informasi bahwa ada lahan kurang lebih 1 hektar di blok Nuspera II ada oknum tertentu yang mengklaim itu miliknya dengan dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) dari kepala desa (Kades). Bagi kami ini sebuah mal adminisitrasi pemerintahan yang nanti berakibat hukum. Karena itu Panja tegaskan agar 1 Hektar yang belum disertifkatkan itu saat ini di kontrakan ke PT. STM salah Satu Kontraktor Mining PT. IWIP segera diambil alih oleh Pemda dan dipasang patok pengaman karena itu sah menjadi hak Pemda Halteng," tegas politisi PDIP itu. 
 
Permasalahan lainnya, kata dia, terkiat dengan areal Nuspera sebagian besar sudah disertifikatkan dengan status Hak Guna Bangunan. Tetapi anehnya itu juga tidak dilaporkan ke pemerintah daerah. 
 
"Persoalan sertifikat di areal Nuspera ini  butuh penyelidikan lebih lanjut. Karena Itu, Panja akan ditingkatkan status menjadi PANSUS sehingga ada hak penyelidikan dan penyidikan khususnya Blok Nuspera I dan II. Saya tegaskan ke Pemda agar segera menyurat PT. WBN untuk melaporkan secara transparan kepada Pemda Halteng seluruh dukumen terkait proses jual beli lahan yang ada di Blok Nuspera. Kami Pansus akan all out menelusuri masalah Blok Nuspera ini," ucap anggota legislatif Dapil Halteng II itu. 
 
Ia berharap semua pihak yang terlibat dalam persoalan Nuspera agar lebih kooperatif dengan kerja Pansus nantinya sehingga problem lahan di Blok Nuspera ditemukan titik penyelesaian. 
 
"Saya berharap kepada Pemda terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Bagian Pemerintahan agar seluruh aset pemda khususnya tanah yang telah dibebaskan dengan menggunakan APBD maupun yang dihibahkan agar segera disertifikatkan, baik yang ada dalam kota weda maupun luar kota weda," pungkas anggota Komisi III itu.
 
Kunjungan lapangan ini melibatkan beberapa instansi tekhnis diantaranya Bapelitbangda, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halmahera Tengah. (mpf)
 
 
 
-
Editor : Fahrudin Udi