Beredar Surat Bupati Bahrain Minta KPU Tunda Pilkada Halsel

Surat diduga dari Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba yang dikirim ke KPU Halsel untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020. (istimewa)

Ternate, malutpost.id -- Publik Halmahera Selatan dikejutkan dengan surat diduga dari Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beredar di media sosial, Rabu (9/12/2020).

Pasalnya, surat tertanggal Selasa 8 Desember 2020 yang beredar bersamaan dengan tahapan pencoblosan itu memohon kepada KPU Halsel untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2020. Surat berkop Bupati Halmahera Selatan dengan lambang Garuda itu diupload akun facebook Ivan Pers, pukul 10.20 WIT.

Belum diketahui apakah surat tersebut asli atau palsu, namun terdapat tanda tangan bupati dan cap basah Bupati Halsel. Surat dengan nomor 29/9/727/2020 itu, berisis 4 poin yang menjadi pertimbangan ditundanya pelaksanaan Pilkada Halsel.

Pertama, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP) Nomor : 161-PKE-DKPP/XI/2020 tanggal 8 Desember 2020. Kedua, pasal 1 ayat (3), pasal 18 ayat (4), dan pasal 22 huruf E, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam surat itu juga menjelaskan, pertimbangan ditundanya pelaksanaan Pilkada. Pertama, untuk melaksanakan amar putusan DKPP RI Nomor : 161-PKE-DKPP-XI-2020 tanggal 8 Desember 2020 serta kedua, untuk menjaga ketertiban dan stabilitias dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2020.

Unggahan Ivan Pers itu mengundang beragam tanggapan dari publik. "Pak Bupati lagi galau," tulis akun Ranjes Vanhars. "Kapal tetanic so (sudah) tenggelam akak," tulis akun Fadlan D Jamrud. "Bisa jadi putusan DKPP bencana bagi mereka, semisal puting beliung, Hi hii," sambung akun Ade Hud.

Akun Rudi Pimpong Tack ikut berkomentar dengan menulis. "Pemilihan umum dapat ditunda/ulang jika terjadi 1 bencana alam, 2 gangguan keamanan, jika ada yang menginginkan pengulangan atau penundaan dapat melakukan 2 hal di atas," tulis Rudy. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari KPU Halsel maupun Bupati Bahrain Kasuba. (ikh) 


-

Peliput : Tim

Editor   : Ikram