Pergantian Perangkat Desa Waisakai Tabrak Aturan

PROTES: Aparat Desa yang diganti melakukan protes pada pejabat kepala desa, karena pergantian yang tidak sesuai aturan.

Sanana, malutpost.id - Kebijakan pejabat kepala Desa Waisakai, Jafar Wamnebo mengganti beberapa perangkat desa dinilai improsedural. 
 
Pasalnya, pejabat yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah seharusnya melanjutkan kerja-kerja pejabat sebelumnya, malah membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan UU.
 
Kebijakan Jafar Wamnebo tersebut akhirnya membuat kegaduhan. Adu mulut antar masyarakat tak terhindarkan, terutama perangkat desa yang telah diganti dengan orang-orang yang baru diangkat.
 
Padahal, mekanisme pergantian perangkat daerah harusnya melalui rekomendasi dari Camat sebagai kepala pemerintah di tingkat kecamatan yang membawahi Desa.
 
Sebelumnya, Jafar Wamnemo mengeluarkan surat permohonan pemberhentian dan pengangkatan aparat desa dengan nomor 145/01/DS-WLKI/MUT/VI/2020.
 
“Jika melihat surat permohonan ini, harusnya pejabat kepala desa tidak bisa langsung ambil sikap untuk memberhentikan aparat desa. Pejabat harus menunggu rekomendasi camat. Karena itu adalah surat permohonan ke camat untuk mengeluarkan rekomendasi. Masalahnya, camat tidak mengeluarkan rekomendasi kenapa aparat desa yang baru sudah bertugas di kantor desa,” terang Ketua Forum Pelajar Mahasiswa Waisakai (FPMW), Iwan Umasugi.
 
Menurut ketua FPMW, pergantian aparat desa harus sesuai petunjuk Undang Undang No 6 Tahun 2014. 
 
“Misalnya ada aparat yang meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan asusila, terpidana, berhalangan tetap. Tapi kan, semuanya normal saja kenapa diganti,” ungkapnya.
 
Sebagai organisasi yang mengawal pembangunan di desa Waisakai, FPMW mendesak agar pemerintah kabupaten dan DPRD untuk mengevaluasi Jafar Wamnemo sebagai pejabat di desa Waisakai. Selain itu, ia meminta agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk meminta pertanggungjawaban pejabat desa tersebut. 
 
“Kami akan buat rekomendasi atau semacam pernyataan sikap ke pemerintah Kabupten kepulauan Sula dan DPR. Karena apa yang dilakukan Jafar Wamnemo menabrak aturan,” tutupnya. (anv)
 
 
-
Peliput : Tim
Editor   : Haiyun Umamit