Ironi Privatisasi Fasilitas Umum di Maluku Utara

Oleh: Ummu Tsaltsa

Salah satu keluarga di kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terpaksa menyewa Pick Up untuk mengantar pasien ke RSUD Labuha. Keluhan ini di sampaikan warga babang beberapa waktu lalu saat melihat ada pasien sakit dirawat di puskemas Babang yang di rujuk ke RSUD Labuha. Namun, saat di rujuk tidak ada Ambulance sehingga keluarga pasien terpaksa menyewa pick up untuk diantar ke RSUD Labuha.

“Ada warga masuk Puskemas terus tidak bisa diatasi sehingga pasien harus dirujuk ke RSUD Labuha, tetapi staf puskesmas bilang ambulance sudah dipakai pribadi maka pasien harus sewa mobil pick up L300 menuju RSUD Labuha,” Kata salah satu warga Babang yang menyapa keluarga pasien (Kompas.com)

Sementara informasi yang dilansir dari salah satu media online, mobil Ambulance milik Puskesmas Babang disinyalir sering dipakai Kepala Puskesmas, Husen, sebagai mobil pribadi. Menanggapi hal tersebut, Direktur LSM Institut Demokrasi Halsel, Ade Hud mengatakan, soal pelayanan ambulance itu sangat prinsip karena untuk melayani masyarakat bukan gunakan untuk kepentingan pribadi.

“Kenapa masyarakat tidak dilayani sehingga mereka harus keluarkan uang pribadi untuk sewa mobil pick up atau L300, Kepala Puskesmas ini pelayan masyarakat atau melayani diri sendiri, sampai-sampai pasien saja tidak bisa terlayani dengan baik,” tandasnya

Perlu diketahui bahwa dalam sistem demokrasi ada empat kebebasan yang menjadi dasarnya salah satunya adalah kebebasan kepemikikan. Inilah yang mendasari ketidakjelasan aturan kepemilikan umum,kepemilikan negara maupun kepemilikan individu sehingga sangat memungkinkan penyalahgunaan fasilitas umum termasuk fasilitas kesehatan ditambah lagi orang-orang yang tidak amanah ketika menduduki jabatan tertentu. Permasalahan seperti ini bukan pertama kali terjadi bahkan sering menjadi headline berita elektronik maupun cetak bagaimana pasien bahkan mayat digendong sendiri oleh keluarganya.Hingga muncul pepatah orang miskin dilarang sakit atau meninggal.Hal seperti ini menjadi lumrah dalam penerapan sistem kapitalisme saat ini.

Kepemilikan dan Pengaturannya dalam Islam

Islam sebagai agama yang paripurna memiliki sistem khas untuk mengatur kehidupan manusia bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan sang penciptanya tetapi ada juga seperangkat aturan yang diterapkan oleh negara untuk mengatur muamalah antar manusia diantaranya adalah sistem ekonomi yang didalamnya mengatur kepemilikan ini. Oleh karena itu dalam islam sangat jelas mana kepemilikan umum,kepemilikan negara dan kepemilikan individu termasuk sumber-sumber pendanaannya dan pemanfaatannya.

Kepemilikan umum adalah kepemilikan yang telah ditetapkan oleh Syari’(Allah) bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim.individu-individu di bolehkan mengambil manfaat tetapi di larang untuk memilikinya secara pribadi. Jenis harta ini dikelompokkan pada tiga jenis,yaitu:

1 .Sarana-sarana umum yang diperlukan oleh seluruh kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari

2. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya

3. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tidak terbatas Ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersamakaum muslim,dan mereka berserikat dalam hal tersebut. Negara akan mendistribusikan harta tersebut kepada mereka dalam rangka kemaslahtan islam dan kaum muslim.

Demikianlah Islam mengatur kepemilikan dan pemanfaatannya sehingga penyalahgunaan penggunaan fasilitas umum dan sarana umum akan terhindarkan ditambah lagi ketakwaan individu akan menjadikannya amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diserahkan kepadanya di samping itu adanya sanksi bagi pejabat ataupun yang melanggar penerapan hukum oleh negara akan menjadi efek jera bagi pelaku pelanggran tersebut.

WalLâhu a’lam bi ash-shawab.