KNPI Desak Pemprov Tindak Lanjut Instruksi Menkeu

Irman Saleh

Ternate, malutpost.idPemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan perubahan belanja pada APBD tahun 2020. Perubahan belanja APBD ini didorong di tengah pandemi corona yang bermaksud agar pemerintah daerah fokus menghadapi tiga hal, yaitu kesehatan, dunia usaha dan Bansos.

Lewat telekonferensi rapat terbatas implementasi PSBB di daerah khususnya terkait safety net Kamis (9/4) pekan kemarin bersama kepala-kepala daerah dan Mendagri Tito Karnavian, Sri Mulyani menyampaikan, tahun ini daerah akan mengalami dua masalah dari segi penerimaan, yaitu menurunnya transfer dana dari pusat ke daerah, dan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD).

Menanggapi apa yang disampaikan Sri Mulyani tersebut, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku Utara (Malut), menyatakan saran dari menteri keuangan sangat relevan untuk kondisi yang terjadi saat ini. “Bagi KNPI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut harus secepatnya menindak lanjuti apa yang disampaikan pemerintah pusat tersebut agar kondisi perekonomian yang mati di tengah masyarakat ini segera tertangani,” kata Ketua DPD KNPI Malut, Irman Saleh melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/4).

Menurutnya, Pemprov Malut jangan lambat karena apa yang disampaikan Menteri Keuangan merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang terjadi di tengah-tengah masalah ini. “Perekonomian masyarakat, kesehatan masyarakat, maupun dunia usaha harus ada penangan serius, karena tidak lain yang diharapkan kecuali pemerintah itu sendiri, maka Gubernur Malut dan jajarannya jangan hanya diam,” tegasnya.

Dia juga bilang, APBD Malut tahun ini ada banyak anggaran yang ruangnya bisa dialihkan ke kebutuhan penanganan Covid-19. “Ada banyak ruang-ruang anggaran yang bisa dialihkan, tinggal Gubernur Malut dan jajarannya ini serius atau tidak membantu masyarakat,” katanya.

Selain itu, kata Irman, pemprov juga harus bergerak cepat, mengingat bulan ini masyarakat menghadapi Ramadan. Kondisi masyarakat harus segera ditangani karena roda perekonomian saat ini boleh dibilang mati.(rls)