Inspektur Tambang Bungkam, KATAM Meradang

Muhlis Ibrahim

Ternate, malutpost.id – Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara menyatakan kekesalan mereka lantaran Inspektur Tambang Malut terkesan diam akan dugaan kedatangan 46 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang dipekerjakan PT Halmahera Persada Lygen (HPAL). Dalam keterangan tertulis yang diterima malutpost.id, Koordinator KATAM Malut Muhlis Ibrahim mempertanyakan fokus Pemerintah Provinsi Malut yang seharusnya mengendalikan dan meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. “Tapi ini malah membiarkan ada TKA masuk dari zona merah di saat genting begini,” ujarnya, Minggu (19/4).

 

Muhlis menilai, hingga kini tak ada langkah konkrit yang diambil Pemprov. Ia pun menyesalkan sikap acuh para Inspektur Tambang di Malut. “Padahal salah satu prinsip dasar mereka (Inspektur Tambang, red) bekerja adalah memastikan prosedur K3 itu diterapkan,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, status perizinan PT HPAL adalah IUPK. Itu berarti ada kewenangan besar Inspektur Tambang didalamnya. “Apalagi persoalan ini berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja para pekerja yang berada dalam perusahaan. Artinya, kecurigaan publik terkait dengan kedatangan 46 TKA ini tidak melalui prosedur kesehatan tim Covid-19 Maluku Utara, harus dibuktikan,” ucapnya.

 

Muhlis menegaskan, sikap acuh Inspektur Tambang ini adalah bentuk pengabaian terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan yang diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tugas dan kewenangan sebagai Pembinaan dan Pengawasan.(aby)