Fraksi Nasdem Berang Dengan Wali Kota Ternate

Nurlela Syarif

Ternate, malutpost.id - Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate mengritik keras pemerintah Kota Ternate terkait rasionalisasi dan refocusing APBD 2020 untuk penanganan wabah Covid-19. 
 
Pasalnya, Pemkot melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak serius dalam penanganan virus corona. Ini tergambar dalam postur anggaran yanf disodorkan TAPD melalui rapat bersama dengan Badan Anggaran DPRD di Kantor Walikota Ternate, Rabu (6/5). 
 
Menurut Nurlaela ketidakseriusan Walikota tampak pada postur belanja modal dengan skenario rasionalisasi hanya berkisar pada 3,39% atau senilai Rp 7,7 miliar. 
 
Menurutnya, berdasarkan alokasi APBD 2020, belanja modal sebesar Rp 228.310.152.076. Dari pos belanja modal ini, sebagian besar diserap oleh program kegiatan multiyears senilai Rp 100 miliar lebih. 
 
Padahal lanjutnya, dengan keterbatasan fiskal saat ini, mestinya multiyears dirasionalisasi juga dengan langkah rescheduling pembayaran di tahun 2020. Baginya, Pemkot perlu takut dengan masa jabatan Walikota yang  berakhir pada Februari 202. Sebab, ada mekanisme rescheduling anggaran yang jadi hutang nantinya, yang terpenting saat ini prioritaskan dampak dari Covid-19.
 
"DPRD sangat menyayangkan karena pemkot tetap mendorong multiyears dan sejumlah belanja modal untuk dilanjutkan," kata Nurlela yang juga anggota Banggar itu.
 
Ketua Fraksi Nasdem Dekot Ternate itu lantas mengurangi APBD 2020 yakni total pendapatan  Rp 1.093.762.225.600 (Rp 1,93 triliun). Jumlah itu terjadi penyesuaian sejumlah pos anggaran yailkni bersumber dari dana transfer ke daerah tahun 2020 sebesar 73.761.260.000. "Itu sudah termasuk dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi non fisik, dan dana insentif daerah," papar Nurlela sebagaimana rilis yang diterima malutpost.id, Kamis (7/5). 
 
Karena kondisi itu, lanjut Nurlaela, TAPD akan melakukan penyesuaian APBD 2020 sebesar Rp 232 miliar terdiri dari belanja langsung barang dan jasa sebesar 11,78 % atau senilai Rp 31,29 miliar, belanja modal 3,39 % senilai Rp 7,7 miliar, pemotongan dana transfer daerah Rp 73 miliar, pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 34 miliar, dan estimasi kebutuhan penanganan Covid-19 sampai Juli 2020 senilai Rp 39 miliar. 
 
Dia bilang, data rasionalisasi masih terdapat ganjalan. Sebab, TAPD tidak melampirkan rincian penjabaran penyesuaian rasionalisasi anggaran APBD 2020 secara detail.
 
“Tapi pada prinsipnya ini sudah menjadi gambaran awal, kami Fraksi Nasdem akan terus melakukan pengawasan ketat pada saat nanti usulan TAPD pada saat rasionalisasi kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 yang sudah di estimasi senilai Rp 39 miliar,” kata Nurlaela.
 
Dia berharap langkah pemkot tidak mengorbankan sejumlah pos anggaran misalkan THR ASN, atau TPP dan urgen seperti bansos, dampak pada pelaku UMKM, kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan stimulan dana untuk kelurahan ini yang harus jadi prioritas pemkot.
“Makanya kami meminta keseriusan Walikota agar lebih responsif dengan kondisi rakyat saat ini krisis,” tutup Nurlaela. (aby)
 
 
Peliput : Hasbi Konoras
Editor   : Ikram Salim