Dampak Covid-19, Akademisi Nilai Pemerintah tak Bisa Menjamin Ekonomi Masyarakat

FGD yang berlangsung di Sahid Bela Hotel, Jumat (8/5). (IKRAMSALIM/MALUTPOST.ID)

Ternate, malutpost.id – Pemeritah Daerah Maluku Utara sejak dua bulan terakhir membatasi aktivitas warga akibat pandemi Covid-19. Akibatnya, semua sektor ekonomi lumpuh, pelaku ekonomi kehilangan pendapatan hingga pekerjaan. Meski begitu, belum ada langkah pasti dari pemerintah untuk menjamin kembali ekonomi masyarakat yang lumpuh.

Hal ini disampaikan pengamat ekonomi Malut, Mukhtar Adam dalam focus group discution (FGD) bersama stekholder mengkaji rencana kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemprov Malut di Sahid Bela Hotel, Jumat (8/5).

Menurut Mukhtar, ketidakpastian kebijakan pemerintah membuat kerugian bagi masyarakat akibat kehilangan pendapatan.”Banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kita tidak bisa membiarkan ini terus menerus, kita bisa menciptakan ketidakpastian atas waktu kapan kita berakhir (membatasi aktivitas warga),” kata Mukhtar.

Untuk itu lanjutnya, pemeritah sudah harus menyiapkan kebijakan. Jika harus memberlakukan PSBB kata Mukhtar, mestinya sudah segera diterapkan, agar pasca pemberlakuan tersebut masyarakat bisa kembali membenahi ekonomi yang macet akibat pembatasan oleh pemerintah.”Bagi publik itu tidak masalah mau 14 hari atau 28 hari itu tidak soal yang penting ada kepastian bahwa setelah ini masyarakat bisa bekerja, mencari nafkah dan berinteraksi sosial,”jelasnya.

Dosen Unkhair itu lantas menyindir kepala daerah yang lebih memikirkan APBD demi program. ”Walikota dan Bupati yang tidak memikirkan rakyat itu kepala daerah primitif,” tandasnya. (ikh)

-

Editor : Ikram Salim