Membangun Papua Untuk Kesejahteraan Rakyat

Aktivitas Diskusi

Ternate, 20 Juni 2020, Yayasan The Tebings melakukan diskusi online dengan mengangkat tema membangun Papua untuk kesejahteraan rakyat.
Seperti yang disampaikan oleh Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum selaku Pembina Yayasan The Tebings, dialog ini diangkat karena ramai di media sosial soal isu-isu
permasalahan di Papua. Beliau menginginkan agar ada persepsi para Tokoh daerah dalam melihat kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua
selama ini agar bisa disampaikan kepada semua orang.

"kita berharap bisa di share kepada semua orang, bukan cuma di Maluku utara tapi seluruh Indonesia, bahkan kalau memang di luar negeri bisa memantau ini, kita berharap ini akan menjadi persepsi kita bersama tentang bagaimana Papua di mata orang-orang, sehingga Persepsi ini akan membangun sebuah hubungan emosinal yang kuat terhadap ke-Indonesia-an kita".

Dialog ini juga mengundang beberapa Narasumber yakni Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S (Mantan Rektor Universitas Khairun Ternate),
Hi. Husain Alting Syah (Sultan Tidore, Anggota DPD RI), Dr. Mukthar A.Adam (Ketua FKPT Maluku Utara), dan Dr. Muhlis Hafel (Pengamat politik, Dosen Terbuka Indonesia).

Dalam sesi pertama dialog disampaikan oleh Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, yang menyatakan pemerintah sebagai pelaksana mendorong kegiatan sebagai komunitas, menggerakkan kelompok-kelompok muda di berbagi wilayah di papua untuk literasi membaca dan menulis, literasi kewirausahaan dan industry kreatis yang khas lokal, literasi teknologi teknologi informasi atau digital, kemudian pemerintah juga harus memfasilitasi anak-anak muda papua yang memiliki kemapuan agar bisa menggerakan kecakapan dan kepandaian literasi membaca literasi kewirausahaan serta industri agar bisa menfaatkan SDM anak muda Papua.

Pada kesempatan berikutnya, Hi. Husain Alting Syah juga menyampaikan Pemerintah harus melihat papua sebagai daerah yang turut membangun Indonesia, ada kesalahan perseksi negara ini memeperlakukan kepada masyarakat papua yang menjadi pemicu dan menganggap orang orang papua sebagai orang tertinggal, maka perlu adanya upaya agar perlakuan kepada masyarakat papua sama seperti masyarakat daerah lainnya.

Selanjutnya Dr. Mukthar A.Adam juga menyatakan, Pemerintah harus meyerahkan kewenangan kepada daerah, dan negara perlu mengalokasikan viskalnya ke daerahnya sehingga daerah bisa memilih pilhan pilihan kebijakan untuk membangun daerahnya sendiri berdasarkan potensi lokal tetapi didukung pedanaan yang cukup dari pemerintah.
Pemerintahan di era Jokowi sangat komitmen membangun infrastruktur sebagai penyalur akan tetapi pemerintah juga harus membangun akses internet dan juga harus internetnya gratis agar masyarakat papua bisa melakukan ekonomi digital agar bisa cepat melakukan transformasi.

Pada sesi terakhir Dr. Muhlis Hafel juga menyampaikan bahwa Kebijakan nasional pada prinsipnya harus melihat realitas atau pada kenyataan, negara ini harus melihat kebijakannya agar terfokus pada daerah daerah tertinggal khususnya papua, negara ini harus melihat papua sebagai subbjek  jangan melihat sebagai objek, agar pembangunan di papua lebih jelas.


Pelaksanaan dialog dengan menggunakan Zoom sebagai bentuk sosialisasi dan mengipas permasalahan yang terjadi di Papua baik Rasisme, kesejahteraan masyarakat serta perhatian pemerintah dalam pembangunan di Papua. (ikh)