Malutpost.id, Sleman – Sebuah surat perjanjian kerja sama program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi sorotan. Surat yang beredar luas itu memuat klausul kontroversial yang meminta penerima manfaat untuk merahasiakan informasi jika terjadi kasus keracunan akibat program tersebut.
Surat yang mengatasnamakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalasan sebagai pihak pertama dan penerima manfaat sebagai pihak kedua itu, tertanggal 10 September 2025. Dalam poin ke-7 surat tersebut, penerima manfaat diminta berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti dugaan keracunan atau masalah serius lainnya, hingga SPPG menemukan solusi terbaik.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, mengaku baru mengetahui keberadaan surat tersebut. Ia berpendapat bahwa kasus keracunan seharusnya tidak ditutup-tutupi karena menghambat evaluasi program. Menurutnya, keterbukaan informasi akan lebih baik untuk perbaikan program MBG.
"Menurut saya tidak baik (dirahasiakan). Evaluasi itu bisa dari masyarakat, bisa dari organisasinya. Kalau dari masyarakat jauh lebih baik, karena murni tanpa tendensi apa pun. Kita harus mengakui kalau ada kelemahan, harus kita perbaiki," ujar Harda pada Sabtu (20/9). Ia menekankan pentingnya mencegah terulangnya kasus keracunan.
Sekda Sleman, Susmiarta, juga mengaku baru mengetahui perihal surat tersebut dan belum mengetahui pihak yang menginisiasi poin-poin kesepakatan tersebut. Ia menyatakan perlunya klarifikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG. Klausul kerahasiaan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas program MBG di Sleman.
