Malutpost.id, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Adian mempertanyakan urgensi pembangunan SPPG yang menelan biaya besar, seraya mendorong pemberdayaan kantin-kantin sekolah sebagai alternatif yang lebih efisien dan berdampak positif.
Anggota Komisi X DPR RI ini menegaskan bahwa sejak awal, gagasan untuk memanfaatkan kantin sekolah sudah diusulkan. "Mengapa harus membangun SPPG? Lebih baik memberdayakan kantin-kantin sekolah yang sudah ada," ujar Adian dalam sebuah acara di malutpost.id TV, Rabu (17/6) malam.
Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dalam pengelolaan MBG akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi para pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di lingkungan sekolah. Ia mencontohkan, jika ada sekitar 400 ribu sekolah yang menjadi target MBG, dan setiap sekolah memiliki tiga hingga delapan kantin, maka setidaknya 1,2 juta kantin akan merasakan manfaatnya.
Selain itu, Adian juga menyoroti potensi penghematan anggaran miliaran rupiah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan SPPG. "Mereka (UMKM) akan merasakan dampak positif. Kenapa tidak mereka saja yang memasak? Kita tidak perlu membangun gedung-gedung besar yang mahal," tambahnya. Lebih lanjut, Adian meyakini bahwa dengan melibatkan kantin sekolah, risiko kasus keracunan makanan yang sempat mencuat pada penerima manfaat MBG dapat diminimalisir. Pengawasan kualitas makanan akan lebih mudah dilakukan dan dievaluasi.
Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah didukung oleh lebih dari 27 ribu dapur SPPG di seluruh Indonesia, berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 15 Juni lalu. Tepatnya, 27.820 dapur SPPG telah beroperasi.
Menanggapi kritik dan hasil evaluasi pasca kasus korupsi di tubuh BGN sebelumnya, Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyatakan bahwa pelibatan kantin sekolah menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran dan perluasan jangkauan program MBG. Langkah ini, kata Nanik, sangat relevan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang memiliki jumlah murid lebih sedikit. "Prinsipnya, kita tidak harus selalu membangun dapur baru. Kita bisa memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti kantin sekolah, apalagi di daerah 3T yang jumlah muridnya hanya puluhan," jelas Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Kamis (4/6).
Senada, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, juga memastikan adanya penyesuaian dalam penyediaan MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah, namun tetap di bawah koordinasi dan supervisi BGN. Mu’ti menambahkan bahwa saat ini, sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia (sekitar 80,94%) menerima manfaat MBG, dan data penerima telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Meskipun program akan terus berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG mungkin tidak lagi menjadi penerima, sementara sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan diprioritaskan.
