Malutpost.id, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, harus menghadapi kenyataan pahit setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya di wilayah Soloraya, Jawa Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2026. Penangkapan ini terjadi tak lama setelah Etik memastikan kemenangannya dalam Pilkada 2024 untuk periode kedua, bahkan melawan kotak kosong. Ia bersama empat orang lainnya kini tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan kasus pemerasan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kasus ini berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh bupati terhadap para perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Etik Suryani dan pihak-pihak lain yang diamankan telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Kemenangan Etik dalam Pilkada 2024 terbilang dominan. Ia berhasil meraup 319.923 suara atau 66,76 persen dari total suara sah, mengungguli kotak kosong yang hanya memperoleh 159.256 suara atau 33,24 persen. Selisih suara yang hampir dua kali lipat ini menunjukkan dukungan kuat masyarakat Sukoharjo kala itu. Etik, yang merupakan kader PDI Perjuangan, berpasangan dengan Eko Sapto Purnomo dari Partai Gerindra, dan didukung oleh koalisi besar 12 partai politik, termasuk PKB, Golkar, NasDem, PAN, PKS, Demokrat, Partai Buruh, PSI, PBB, dan Perindo.
Ini adalah kali kedua Etik Suryani mencalonkan diri sebagai bupati. Pada periode pertamanya, ia menjabat bersama Agus Santosa yang berlatar belakang Aparatur Sipil Negara (ASN). Etik juga dikenal sebagai istri dari mantan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, yang telah memimpin daerah tersebut selama dua periode berturut-turut, yakni 2010-2015 dan 2016-2021, menunjukkan jejak politik keluarga yang cukup kuat di Sukoharjo.
Penangkapan ini sontak mengejutkan publik, mengingat Etik baru saja meraih mandat rakyat untuk kembali memimpin Sukoharjo. Perkembangan lebih lanjut dari kasus dugaan pemerasan ini masih dinantikan dari hasil pemeriksaan KPK.
