Malutpost.id, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di berbagai daerah. Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4). Pertemuan tersebut secara spesifik membahas implementasi Otsus Papua, Otsus Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam forum tersebut, Tito menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diundang untuk memaparkan perkembangan pembangunan di wilayah-wilayah penerima Dana Otsus. Fokus utama diskusi mencakup mekanisme penyaluran dan pengelolaan Dana Otsus di Papua dan Aceh, serta Dana Keistimewaan di DIY.
"Saya memaparkan situasi kekhususan daerah-daerah tersebut berdasarkan undang-undang, apa yang telah dibuat dalam kerangka kelembagaan dan regulasi, serta capaian pembangunan berdasarkan data-data makro yang tersedia. Kami juga membahas langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengatasi berbagai tantangan," ujar Tito, seperti dikutip dari malutpost.id.
Dari rapat tersebut, Komisi II DPR RI menyimpulkan beberapa poin krusial, salah satunya adalah desakan agar pemerintah, khususnya Kemendagri, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah-daerah penerima dana khusus. Langkah ini dinilai esensial guna memastikan pembangunan berjalan optimal dan mencapai sasaran yang tepat.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah pusat untuk mengoptimalkan fungsi Badan Percepatan Pembangunan di Papua. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan di wilayah tersebut.
Agenda ketiga yang mengemuka adalah dukungan terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh. Muncul usulan agar skema pendanaan ini dapat diperpanjang durasinya, serupa dengan Papua, bahkan dengan pertimbangan peningkatan besaran alokasi. Mendagri Tito menegaskan urgensi pembahasan ini mengingat masa berlaku skema pendanaan saat ini akan segera berakhir.
"Kami mendukung mengenai masalah anggaran Otonomi Khusus di Aceh, yang berlaku 20 tahun. Awalnya 15 tahun sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, kemudian lima tahun berikutnya, 2023-2027, sebesar satu persen dari DAU nasional. Ini dapat diperpanjang seperti halnya Papua," jelasnya.
Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa keberlanjutan dan potensi peningkatan alokasi dana tersebut sangat bergantung pada kapasitas fiskal negara. Kondisi geopolitik global yang fluktuatif serta tantangan bencana alam yang masih melanda Aceh, seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah, turut menjadi faktor pertimbangan krusial.
"Keputusan akhir terkait hal ini, lanjut Tito, akan sangat bergantung pada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Apakah revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh akan dilakukan, dan semua sangat tergantung pada kapasitas keuangan negara," pungkasnya.
