Malutpost.id, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, bersama eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, kini harus mempertanggungjawabkan dugaan mark up fantastis yang merugikan keuangan negara.
Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, pada Jumat (5/6) mengungkapkan modus operandi para tersangka. Ia menjelaskan, program MBG sejatinya dirancang untuk dikelola oleh yayasan yang memiliki afiliasi langsung dengan sekolah penerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, banyak Sekolah Penerima Program Gizi (SPPG) ditunjuk berdasarkan kedekatan dengan petinggi BGN, meskipun yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai mitra.
Modus mark up harga ini, kata Syarief, terjadi pada beberapa item pengadaan kunci yang seharusnya mendukung operasional pelaksanaan MBG. Salah satu yang paling mencolok adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total nilai mencapai Rp 1,03 triliun. Dana tersebut dialirkan ke PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Ironisnya, PT YAT terbukti tidak memenuhi syarat sebagai vendor, lantaran tidak memiliki dealer atau bengkel aktif yang memadai.
Tak hanya itu, penyelidikan juga mengungkap adanya pengadaan 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Seluruh pengadaan ini, menurut Syarief, dilakukan tanpa mematuhi ketentuan yang berlaku dan disertai praktik mark up harga yang signifikan.
Meskipun demikian, Syarief memastikan bahwa seluruh barang yang masuk dalam daftar mark up tersebut telah terealisasi dan didistribusikan oleh BGN. Kasus ini menjadi sorotan tajam bagi integritas pengelolaan anggaran negara, khususnya dalam program-program yang menyentuh langsung kepentingan publik.
