Malutpost.id, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto belum mengambil keputusan terkait siapa yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Paspor (Wamen Imipas) yang kini kosong. Di sisi lain, Prasetyo juga membuka peluang bagi Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, untuk bergabung dalam jajaran Kabinet Merah Putih yang sedang disusun.
Prasetyo menjelaskan bahwa kekosongan posisi Wamen Imipas pasca-kasus yang menjerat Silmy Karim masih bisa diatasi, dengan Menteri Imipas Agus Andrianto yang dapat menjalankan tugas keseharian. "Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya," ujar Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6). Ia menegaskan bahwa pekerjaan dan pelayanan harian di Kementerian Imipas tidak boleh terganggu akibat adanya kasus ini.
Seperti diketahui, Silmy Karim telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi terkait pengurusan izin Warga Negara Asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia. Bersama tujuh tersangka lainnya, Silmy dijerat dengan Pasal 12e terkait dugaan tindak pidana pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian serta Pasal 12B mengenai penerimaan lainnya atau gratifikasi.
Terkait Said Iqbal, Prasetyo Hadi menyebut bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan bergabungnya Said Iqbal ke dalam kabinet sedang dalam tahap diskusi. Meskipun belum merinci jabatan spesifik, Prasetyo mengisyaratkan bahwa posisi tersebut akan relevan dengan latar belakang dan kiprah Said Iqbal selama ini, yakni berkaitan dengan isu buruh dan tenaga kerja.
Namun, Prasetyo masih enggan memberikan detail mengenai jadwal pelantikan Said Iqbal atau pejabat baru lainnya. Ia hanya menyebutkan bahwa pekan depan direncanakan akan ada pelantikan pimpinan baru Badan Gizi Nasional serta penyerahan surat kredensial dari duta besar negara-negara sahabat. "Untuk efektivitas, kita rencanakan di hari yang sama. Untuk forum pelantikannya tentu berbeda antara pelantikan pejabat negara dengan penyerahan kredensial dari para duta besar negara sahabat," pungkasnya.
