Malutpost.id, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Wolomoni di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peninjauan ini menjadi sorotan publik setelah sekolah tersebut menjadi viral akibat polemik rencana pemanfaatan lahannya untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selama kunjungannya, Gibran tidak hanya meninjau langsung kondisi fisik sekolah, tetapi juga berinteraksi dengan para guru, siswa, tokoh adat, dan masyarakat sekitar. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini turut membagikan bingkisan berupa tas sekolah, alat tulis, dan tempat bekal kepada para siswa, menciptakan suasana keakraban.
Setelah mendengarkan secara langsung aspirasi dari guru, orang tua murid, serta menerima laporan dari kepala sekolah dan kepala desa, Gibran mengakui bahwa ia membawa "pekerjaan rumah" (PR) yang cukup banyak untuk segera ditindaklanjuti. "Pulang dari sini, saya punya beberapa PR penting terkait program MBG, PKH, KIS, masalah sinyal internet, polemik KDMP, serta berbagai aspirasi dari para tenaga pendidik," tegas Gibran.
Salah satu poin krusial adalah terkait program Makan Bergizi (MBG). Pihak sekolah dan desa melaporkan bahwa dapur untuk program tersebut, yang disebut Dapur SPPG 3T, telah selesai dibangun namun belum dapat beroperasi karena terkendala izin resmi. Akibatnya, siswa belum bisa merasakan manfaat program MBG. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Gibran menekankan perlunya percepatan. "SDN Wolomoni ini sangat membutuhkan program MBG. Jika fasilitasnya sudah siap, seharusnya segera berjalan untuk meringankan beban orang tua," ujarnya. Ia juga menambahkan, "Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam implementasi MBG, apalagi dengan adanya kasus penangkapan pimpinannya. Tata kelola ke depan harus diperbaiki agar lebih efisien dan tepat sasaran."
Terkait polemik pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sempat memicu kegaduhan, Gibran memastikan bahwa lokasi pembangunannya akan dikaji ulang secara menyeluruh. "Carikan lokasi yang paling ideal, jangan sampai mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah, apalagi sampai bersaing dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau pedagang lokal. Pastikan koperasi ini menjadi bagian dari ekosistem yang saling melengkapi, bukan malah membenturkan berbagai pihak," tegas Gibran, memberikan arahan jelas.
Selain isu-isu tersebut, Gibran juga merespons keluhan warga mengenai kualitas sinyal internet yang masih minim, belum meratanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi seluruh siswa dan keluarga, serta mendesaknya kebutuhan pembangunan ruang guru. Kepala Sekolah SDN Wolomoni, Yohanes Dua, mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas kunjungan ini. "Kami, bersama orang tua siswa, sangat senang dan bahagia bisa berinteraksi langsung dengan Bapak Wakil Presiden dan menyampaikan aspirasi kami," ujar Yohanes Dua kepada Malutpost.id melalui sambungan telepon. Ia menambahkan bahwa dalam dialog tersebut, pihaknya juga mengutarakan kebutuhan vital akan sarana dan prasarana seperti ruang guru, pagar sekolah, dan perbaikan jaringan internet. Fasilitas-fasilitas ini, menurutnya, diharapkan dapat segera diakomodasi dalam program revitalisasi sekolah.
