Malutpost.id, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi kebijakan pembagian tarif ojek online (ojol). Ia berjanji memastikan porsi pendapatan pengemudi sebesar 92 persen, sementara aplikator maksimal hanya 8 persen. Komitmen ini disampaikan Said Iqbal usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, baru-baru ini.
Said Iqbal menyebut, ketentuan tarif ojol ini menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda ketenagakerjaannya, menyusul penunjukannya oleh Presiden Prabowo Subianto. "Penerapan potongan aplikator hanya 8 persen di ojek online masih menjadi keluhan dari kawan-kawan ojek online yang belum berjalan sebagaimana harapan," ujar Said, menyoroti urgensi masalah tersebut.
Untuk memahami lebih dalam dinamika di lapangan, Said Iqbal berencana segera berdialog langsung dengan para pengemudi ojol. "Dalam waktu dekat kami akan berkumpul dengan kawan-kawan ojek online. Prinsipnya saya akan lebih banyak turun ke lapangan untuk menyerap masukan," jelasnya, menekankan pendekatan proaktif.
Menurut Iqbal, isu ojol adalah bagian integral dari visi yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Fokus utamanya yang akan disampaikan kepada Presiden mencakup tiga pilar penting: kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan perlindungan sosial (social security). Ia meyakini pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.
Iqbal menambahkan, sebagai pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pihaknya telah menyampaikan 11 isu krusial pada Mei lalu, beberapa di antaranya telah direspons dan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo. "Antara lain yang sudah dilaksanakan RUU PPRT, kemudian ojol, ojek online yang tarifnya untuk teman-teman ojol mendapat 92 persen, aplikator 8 persen," paparnya, menunjukkan rekam jejak advokasi.
Selain ojol, Iqbal juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal. Ia menekankan bahwa kelompok seperti pedagang kecil, tukang becak, hingga pedagang sayur memerlukan perlindungan dasar yang sesuai dengan konvensi ketenagakerjaan internasional.
Said Iqbal menegaskan perannya sebagai penasihat presiden adalah memberikan saran, analisis, dan masukan kebijakan, bukan sebagai pengambil keputusan atau eksekutor. "Tentu saya akan mendatangi beberapa menteri untuk mendiskusikan karena penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan," pungkasnya, menjelaskan batasan dan pengaruh posisinya.
Said Iqbal secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Dalam kapasitas barunya ini, ia menyatakan akan berfokus pada penyampaian masukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja, peningkatan kesejahteraan buruh, serta penguatan sektor ketenagakerjaan nasional.
