Malutpost.id, Anggota legislatif dari Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, menegaskan bahwa kritik yang disampaikan kepada pemerintah seharusnya bersifat konstruktif dan memberikan solusi, bukan justru memperkeruh suasana. Ia meyakini pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan terbuka terhadap masukan dan siap menindaklanjuti kritik yang disampaikan. Misbakhun mencontohkan, respons pemerintah terhadap berbagai kritik terkait dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan kesediaan untuk mendengarkan.
Menyoroti dinamika politik terkini, Misbakhun secara spesifik menanggapi sikap beberapa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait gelombang protes publik. Ia menyatakan menghargai hak politisi PDIP untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, Misbakhun merasa bahwa kritik yang dilontarkan oleh para politikus PDIP masih minim substansi dan belum menawarkan solusi konkret.
"Mengingat rekam jejak PDIP yang panjang dalam mengelola pemerintahan dan merumuskan kebijakan negara, kritik yang disampaikan semestinya bisa lebih matang, proporsional, dan berorientasi solusi, alih-alih hanya memanaskan situasi politik," ujar Misbakhun, seperti dikutip malutpost.id.
Misbakhun melanjutkan, meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak secara formal mengakui adanya oposisi, setiap partai politik diharapkan memiliki posisi yang tegas dan konsisten. Ia menekankan agar partai politik tidak mengambil sikap ‘dua kaki’ dengan memilih berada di dalam atau di luar lingkaran kekuasaan secara jelas.
"Menurutnya, tidaklah elegan jika sebuah partai memosisikan diri sebagai penyeimbang, namun di satu sisi ingin mengambil pujian saat ada program pemerintah yang berhasil, sementara di sisi lain langsung melancarkan kritik tajam ketika program tersebut menghadapi masalah. Sikap politik ‘dua kaki’ semacam itu dinilai kurang etis," tambah Misbakhun.
Sebelumnya, PDIP memang telah menyatakan diri sebagai kekuatan penyeimbang dalam pemerintahan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menjelaskan bahwa posisi ini diwujudkan melalui fungsi check and balances. Deddy berpendapat, dengan dominasi partai pendukung pemerintah di parlemen, akan sulit mengharapkan kritik yang substansial dari mereka. Dalam pandangannya, situasi demikian berpotensi membuat fungsi parlemen tidak jauh berbeda dengan era Orde Baru. "Jika semua fraksi di DPR hanya bisa patuh dan setuju dengan eksekutif, apa bedanya dengan masa Orde Baru? Apakah DPR masih relevan?" ujar Deddy, mempertanyakan.
