Malutpost.id, Jakarta – Mantan Ketua MPR RI Amien Rais menyerukan pentingnya menjaga stabilitas politik nasional dengan memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuntaskan masa jabatannya hingga 20 Oktober 2029. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini menekankan bahwa ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang harus dihormati demi mencegah gejolak politik yang tidak perlu di tingkat pusat.
"Ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan," ujar Amien dalam pernyataan resminya melalui kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (12/6).
Menurut Amien, sebuah pemerintahan hanya boleh dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir jika terjadi alasan yang sangat luar biasa. Ia mencontohkan tindakan pidana berat seperti membocorkan rahasia negara kepada pihak asing demi imbalan materi, atau keterlibatan dalam skandal moral yang fatal.
Di luar kondisi tersebut, Amien menilai Presiden Prabowo Subianto harus diberikan kesempatan yang wajar untuk merealisasikan delapan program prioritasnya atau Astra Cita. Program tersebut mencakup penguatan demokrasi Pancasila, pemenuhan hak asasi manusia, penguatan pertahanan-keamanan, penciptaan lapangan kerja, hingga kesetaraan gender.
"Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, 6 tahun ada lima presiden bergonta-ganti dan semuanya menguras energi nasional kita, maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029," tambahnya.
Mekanisme Pemakzulan yang Rumit
Amien menggarisbawahi bahwa secara hukum tata negara, proses memakzulkan seorang kepala negara di Indonesia sangatlah kompleks. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usulan pemakzulan harus melalui persetujuan berlapis yang ketat di DPR, evaluasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR.
Melihat konstelasi politik dan kepemimpinan parlemen saat ini, ia menilai wacana pemakzulan—baik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka—adalah hal yang hampir mustahil.
"Mengharapkan para anggota DPR-MPR berani memaksa Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apa pun kita pada Gibran, dengan konstelasi pimpinan DPR-MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga amat sangat sulit," ujar tokoh Reformasi 1998 itu.
Ia kemudian mengingatkan memori kelam sejarah politik Indonesia pada periode 1998 hingga 2004. Kala itu, Indonesia mengalami situasi ganjil dengan pergantian lima presiden dalam waktu singkat, yang menurutnya sangat menguras energi nasional.
Kelesuan Ekonomi dan Potensi Gejolak
Meski mendukung Prabowo menyelesaikan masa jabatan, Amien tidak menampik adanya keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial-ekonomi saat ini. Ia menyebut kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja, ditandai dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lesunya aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional.
Atas dasar itu, ia mengimbau Prabowo dan jajaran menteri kabinet menghentikan aksi pamer kemewahan atau aktivitas hiburan yang tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat.
"Kurangi semaksimal mungkin suasana pesta pora para menteri. Terutama Pak Prabowo jangan pernah joget-joget lagi dan sempat difoto begitu, adegan-adegan bermewah-mewah sampai disiarkan ke publik. Reaksi masyarakat seragam yaitu marah," tegasnya.
Ia khawatir, jika tekanan ekonomi seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan penarikan uang massal (rush domestik) terus berlanjut, hal itu dapat memicu keresahan sosial yang berujung pada gerakan massa (people power) yang lebih beringas dibanding tahun 1998.
