Malutpost.id, Kementerian Sosial melalui Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan penetapan 28.478 siswa baru untuk Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah ini, menurut Gus Ipul, dipastikan akan terus bertambah seiring berjalannya proses verifikasi dan kesiapan infrastruktur di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Senin (13/7). Ia menegaskan bahwa data yang dirilis merupakan angka sementara yang akan terus diperbarui berdasarkan hasil verifikasi lanjutan dan keputusan bersama pemerintah daerah setempat.
Sekolah Rakyat memiliki sistem penerimaan yang unik, berbeda dari lembaga pendidikan konvensional. Program ini tidak menerapkan sistem pendaftaran terbuka, melainkan menggunakan pendekatan ‘penjangkauan aktif’ untuk menjaring calon siswa dari keluarga prasejahtera dan sangat miskin.
Proses penjangkauan ini melibatkan kolaborasi antara pendamping sosial di lapangan, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Setelah melalui tahap pleno di tingkat daerah dan mendapat penetapan resmi dari bupati, wali kota, atau gubernur, barulah Kementerian Sosial mengesahkan mereka sebagai siswa Sekolah Rakyat.
Dengan penambahan siswa baru ini, total peserta didik Sekolah Rakyat secara keseluruhan kini mencapai 43.346 siswa. Angka tersebut mencakup siswa angkatan sebelumnya dan tersebar dalam 1.550 rombongan belajar (rombel) di seluruh Indonesia.
Rincian siswa baru berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa SD menerima 6.305 siswa yang terbagi dalam 210 rombel. Sementara itu, jenjang SMP mencatat 11.186 siswa dalam 373 rombel, dan SMA menyambut 11.077 siswa yang tersebar di 369 rombel.
Gus Ipul menjelaskan bahwa jumlah rombel untuk jenjang SD cenderung lebih sedikit dibandingkan jenjang lain. Hal ini disebabkan oleh tantangan dalam proses penerimaan anak usia sekolah dasar yang memerlukan pendekatan dan persuasi lebih intensif kepada pihak keluarga. "Pada jenjang SD, tantangan pembentukan rombel memang lebih besar. Di usia inilah orang tua kerap belum siap melepas anak tinggal jauh di asrama, sehingga proses pendekatan dan meyakinkan keluarga membutuhkan waktu serta pendampingan yang lebih panjang," ujarnya.
Mensos menegaskan bahwa seluruh siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang tergolong dalam Desil 1 dan Desil 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berarti mereka berada pada strata sosial ekonomi paling bawah atau prasejahtera. Oleh karena itu, seleksi tidak didasarkan pada tes akademik, melainkan pada kondisi sosial ekonomi keluarga yang telah melalui proses verifikasi ketat.
"Mengingat tidak adanya tes akademik dalam penerimaan, Gus Ipul menambahkan bahwa diperlukan program adaptasi khusus untuk memastikan para siswa siap mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat," tutupnya.
